BANDA ACEH – Badan Legislagi DPR Aceh bakal mengadakan kajian bersama semua pihak terkait permintaan revisi Qanun LKS. Banleg juga telah mengirimkan surat pengantar kepada Gubernur Aceh ihwal hal tersebut.
Baca juga: Pengusaha Aceh Sebut Wacana Revisi Qanun LKS Sudah Tepat
Ketua Banleg DPR Aceh Mawardi atau Tgk Adek, mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan tembusan surat dari Pemerintah Aceh atas Raqan Perubahan Qanun LKS.
“Makanya tadi kita bahas diinternal Banleg terlebih dahulu, apa langkah-langkah yang perlu diambil,” kata Tgk Adek di Banda Aceh, Jumat (12/5/2023).
Menurut Tgk Adek, dalam pertemuan itu, sejumlah anggota Banleg ada yang setuju dan tidak aturan ini direvisi. Alasannya, karena Qanun LKS ini baru berjalan setelah disahkan.
“Sudah banyak hal yang berlangsung atas ekonomi Aceh, meskipun sejauh ini belum efektif,” ujar dia.
Baca juga: Rafly Kande Minta Direksi BSI Dicopot dan Reformasi Perbankan
Ia menjelaskan, salah satu yang berkembang dalam pertemuan itu adalah soal layanan BSI yang sempat terjadi gangguan beberapa hari terakhir, yang telah mengganggu transaksi ekonomi Aceh.
“Namun, ada juga masukan bahwa kita mesti memastikan perbankan di Aceh jangan didominasi Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Indonesia, sehingga saat layanan terganggu dapat berdampak besar,” sebutnya.
Ia menyebutkan, anggota Banleg berpandangan supaya bank-bank syariah yang sudah beroperasi di Aceh seperti CIMB Syariah, Maybank Syariah, BTN Syariah, BCA Syariah dan lainnya dapat membuka kantor operasionalnya diseluruh Kabupaten/Kota sehingga kesannya di Aceh bukan hanya ada dua bank saja.
Dalam pertemuan itu, berbagai pandangan dan masukan serta pemikiran yang berbeda, kelemahan, dan kekuatan. Ia berharap pada semua pihak agar perbedaan pendapat dan pemikiran atas Qanun LKS dapat berlangsung secara konstruktif.
“Jauhkan dari saling menyalahkan perbedaan pemikiran dapat berkontribusi pada kemajuan pembangunan Aceh di masa depan,” jelasnya.
Tgk Adek menyatakan bahwa Banleg DPR Aceh sepakat menyahuti permintaan Gubernur Aceh atas Raqan Perubahan Qanun LKS ini dilakukan kajian.
Kajian dan konsultasi ini, kata dia, bakal melibatkan multi stakeholder seperti ulama, santri, para ahli ekonom atau ekonomi Islam, Bank Indonesia, OJK, dan pihak terkait lainnya
“Kiranya pertemuan multi stkeholder tersebut menjadi kajian bersama atas isu-isu yang berkembang saat ini. Sehingga disepakati langkah yang tepat dan startegis dalam menguatkan sistem ekonomi Islam di Aceh di masa depan,” kata dia.[]
