BANDA ACEH – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Aceh, Safuad, mengatakan aktivitas ekspor-impor di pelabuhan Aceh tak seramai daerah lain di Indonesia. Padahal Aceh memilki banyak bahan baku yang dapat dikirim ke berbagai negara.
“Ada beberapa faktor yang menjadi kendala ekspor sejumlah barang dari Aceh. Diantaranya terkait Gudang penyimpanan, transportasi pengangkut dan administrasi,” ujar Safuadi di Banda Aceh, Kamis (11/8/2022).
Ia menyebutkan, di Aceh bahan baku sangat banyak, tapi sayangnya kosolidator tidak bekerja. Tidak ada yang berfungi melakukan konsolidasi, sehingga ini yang harus dibangun di Aceh bagaimana kemudian ekspor harus banyak syarat yang harus dipenuhi.
Safuadi mengatakan, ekspor logistik maka Aceh harus mempunyai Gudang yang layak, lalu ketersediaan alat angkut barang hingga proses administrasi yang juga termasuk konsolidasi yang bertugas melakukan konsolidasi.
“Di Kota Lhokseumawe kita perlu bangun konsolidator yang mengkonsolidasi barang dari kecamatan,” katanya.
Kemudian pemerintah daerah harus bisa membangun gudang untuk penyimpanan barang. Seorang pengusaha tidak akan sanggup membangun gudang lantaran barang yang dia punya hanya setengah dari isi gudang tersebut. Setelah dibangun barulah disewakan kepada yang menginginkan.
“Ini yang belum banyak berjalan di Aceh. Barang yang terkonsolidasi di berbagai kecamatan dikonsolidasikan di situ baru kita minta kapal datang untuk menjemput,” ujarnya.
Safuadi menjelaskan, persoalan lain terjadinya kendala ekspor di Aceh karena saat kapal membawa barang keluar, ketika kembali kapal tersebut kapal tersebut tidak mengangkut apapun alias pulang kosong.
“Kegiatan penyangga aktivitas industri lain tidak kita bangun. Contoh pembuat tong sampah, tisu, plastik tidak ada Aceh. Kalau ada pabrik, berangkat barang, pulang bawa bahan baku,” ungkapnya.
Dia menambahkan, jika ekspor itu dilakukan satu arah maka yang bakal menanggung beban adalah pengirimnya. Akibatnya, harga menjadi mahal. Oleh karena itu faktor-faktor inilah yang perlu dibangun dan dikonsolidasikan.
“Bagaimana kemudian Pemerintah Aceh punya tanggungjawab untuk mendorong agar industri yang menghasilkan nilai tambah dibangun di sini,” pungkasnya.[]
