Anggota PSI meminta Pemprov DKI Jakarta tak asal menuding ada dalang keberadaan PMKS.
JAKARTA — Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra, meminta agar Pemprov DKI Jakarta tak langsung menuding aktor intelektual di balik maraknya gembel dan pengemis (Gepeng) di DKI saat Ramadhan dan jelang Idul Fitri 2022. Namun demikian, dia meminta agar Pemprov tidak kehilangan fokus dari dasar itu, alih-alih penanganan seharusnya.
“Pemprov DKI seharusnya fokus saja pada pengendalian dan penanganan gepeng tersebut,” kata Anggara kepada Republika, Ahad (3/4).
Menurut dia, gepeng atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) memang kerap ada di saat tertentu. Karenanya, dia meminta agar Pemprov DKI dengan program penanganan PMKS yang dimiliki bisa bertindak sewajarnya.
“Mereka memang ramai saat penduduk DKI aktif melakukan donasi atau zakat bagi yang membutuhkan,” kata ketua Fraksi PSI DPRD DKI itu.
Dia memerinci, merujuk pada program Pemprov DKI, ada penanganan PMKS di panti-panti sosial, selain dari pemulangan PMKS ke wilayah asalnya. Namun demikian, katanya, kedua program tersebut harus dilaksanakan Pemprov DKI dengan harmonis dan humanis serta menjunjung asas kemanusiaan.
“Kami sering menemukan kasus dimana Pemprov DKI melakukan salah tangkap, merazia, hingga memulangkan PMKS dengan tidak sepantasnya. Selain itu, kami juga seringkali menemukan Panti-Panti yang tidak dirawat dengan baik, dan pelayanannya tidak ramah,” ucap dia.
Dengan demikian, dia meminta Pemprov DKI bisa berfokus pada perbaikan layanan PMKS alih-alih dari menduga aktor intelektual dibalik maraknya fenomena gepeng.
Sebelumnya, Kepala Satuan Polisi PP DKI Jakarta, Arifin, tak menampik ramainya gembel dan pengemis (Gepeng) jelang Ramadan. Dia curiga, ada pihak-pihak yang memanfaatkan momen tersebut, utamanya, saat pencarian nafkah dengan mengemis dinilai dia seperti dibenarkan dan tersentralisasi.
“Apakah ada kelompok berdasi yang memanfaatkan? misalnya dengan cara memobilisasi untuk kepentingan pribadi. Tentu kami tidak akan biarkan,” kata Arifin di Jakarta, Selasa (29/3).
Dia menambahkan, selama Ramadan, Jakarta memang kerap dipenuhi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) atau pengemis dan sebagainya. Menurut Arifin, pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menindak siapapun yang kedapatan melakukan mobilisasi.
“Kami akan melakukan penindakan tegas terhadap mereka yang memanfaatkan situasi ini,” tutur dia.
Sumber: Republika
