Rocky Gerung, Syahganda, Jumhur, hingga ferry berkumpul di wadah PKMI.
JAKARTA — Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) menggelar pertemuan para aktivis prodemokrasi sekaligus berbuka puasa bersama membahas situasi global di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (27/4/2022). Mereka berkumpul untuk membahas nasib bangsa Indonesia ke depan.
Hadir para aktivitas, yaitu Rocky Gerung, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Ferry Juliantono, Faisal Basri, Bursah Zarnubi, Roy Suryo, Usmad Hamid, Zaim Saidi, Herdi Sahrasad, Antonhy Budiawan, Ariady Ahmad, Yusuf Blegur, Chandra Tirtawijaya, Teguh Santosa, dan lainnya. Salah satu inisiator PKMI, Ferry Juliantono mengatakan, demonstrasi adalah hak yang bisa digunakan oleh mahasiswa, buruh, maupun kalangan pekerja.
“Dan saya rasa sudah mulai mewarnai jalan-jalan yang berada negeri ini selama masalah Omnibus Law dan tekanan ekonomi tidak diselesaikan. Jadi bukan hanya mahasiswa yang punya paradigma baru,” kata Ferry di Jakarta, Kamis (28/4/2022).
Menurut Ferry, gerakan buruh dan pekerja yang jumlahnya jutaan orang nanti bisa memenuhi jalanan negeri ini setelah Lebaran. “Gerakan buruh dan pekerja itu juga sekarang punya paradigma yang baru. mereka bukan sekadar unionis yang menyangkut dengan isu normatif, tapi mereka sudah mulai kumpul dan rapat bareng dengan mahasiswa masuk ke isu-isu nasional yang selama ini yang menjadi isunya mahasiswa, ujar Ferry.
Politikus Partai Gerindra tersebut mengingatkan, semua kesulitan dan himpitan ekonomi saat ini bisa menyebabkan people power. Hal itu terjadi apbila penguasa tidak mendengar suara rakyat, suara buruh, pekerja, mahasiswa, dan civil society. “Serta kalangan umat Islam,” ucap Ferry.
Dia juga menyinggung laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang menyinggung pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terkait unlawfull killing laskar Front Pembela Islam (FPI) yang dibunuh aparat dan cap radikalisme di pesantren. Menurut Ferry, pemerintah Indonesia maupun aktor negara juga ikut menggunakan Islamofobia yang menyebabkan banyak sekali konsekuensi pelanggaran hukum dan keadilan.
Sumber: Republika
