Pembangunan dan pemindahan IKN berorientasi pada Indonesia sentris.
JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan pembangunan IKN akan segera dilakukan, menyusul sudah ditandatanganinya enam peraturan turunan UU IKN. Enam beleid turunan itu yakni dua Peraturan Pemerintah (PP) dan empat Peraturan Presiden (Prepres).
“Rencananya minggu depan akan dirilis oleh Bappenas,” ucap Moeldoko saat menerima kedatangan pengurus organisasi kepemudaan Pemuda Demokrat Indonesia, dikutip dari siaran pers KSP, Jumat (22/4).
Dalam kesempatan ini, Moeldoko mengatakan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan wujud nyata dan bentuk konkrit dari sebuah demokrasi. Menurut Moeldoko, manifestasi dari sebuah demokrasi adalah keadilan sosial untuk masyarakat. Karena itu, ujar dia, pembangunan dan pemindahan IKN berorientasi pada Indonesia sentris, demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“IKN ini merubah orientasi dari Jawa sentris menjadi menjadi Indonesia sentris. Ini sebuah konsep keadilan yang luar biasa yang dibawa bapak Jokowi,” kata Moeldoko.
Moeldoko juga mengatakan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi sebuah keseimbangan baru yang bisa menjadi solusi sekaligus tantangan.
“Menjadi solusi maksudnya, IKN akan menyelesaikan berbagai persoalan masa lalu, dan IKN sekaligus juga menjawab tantangan masa depan. Seperti tantangan water security dan energy security,” jelas Moeldoko.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Pemuda Demokrat Indonesia Bahar Farawowan menyampaikan, pembangunan dan pemindahan IKN menjadi isu yang akan terus digaungkan oleh kader-kader organisasi kepemudaan. Pihaknya juga akan gencar mensosialisasikan Undang-Undang No 3/2022 tentang Ibu Kota Nusantara (IKN). “IKN ini sebuah cita-cita luhur dari bung Karno yang bisa diwujudkan di era Presiden Jokowi. Pemuda Demokrat Indonesia siap mengawal program superprioritas ini Jenderal,” kata Baharudin.
Sebagai informasi, Pemuda Demokrat Indonesia merupakan sebuah organisasi kepemudaan di Indonesia, yang didirikan pada 1947. Organisasi yang dulunya bernama Pemuda Marhaen ini, ikut andil dalam terbentuknya Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).
Sumber: Republika
