JAKARTA – Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Safaruddin, ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Aceh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) untuk masa bakti 2025-2030.
Penunjukan tersebut berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) VI Apkasi Tahun 2025. Bupati/Wali Kota yang menjadi Dewan Pengurus Apkasi 2025-2030 itu dikukuhkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Pengukuhan tersebut berlangsung di Puri Agung, Grand Sahid Jaya Hotel, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat, Kamis (17/8/2025).
“Kita ditunjuk sebagai Korwil Aceh APKASI periode 2025-2030. Selain saya ada juga beberapa Bupati lainnya dari Aceh yang masuk dalam Dewan Pengurus,” kata Safaruddin.
Safaruddin mengatakan, APKASI periode 2025-2030 kali ini dipimpin oleh Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, sebagai ketua umum bersama Bupati Bandung, Dadang Supriatna, sebagai ketua harian.
Khususnya dari Aceh, adapun bupati lainnya yang masuk dalam kepengurusan yaitu Bupati Simelue, Mohammad Nasrun Mikaris, sebagai Ketua Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Bupati Nagan Raya, Teuku Raja Keumangan (TRK), sebagai Ketua Bidang Pertanian, dan Bupati Aceh Besar, Muharram Idris (Syech Muharram), sebagai Sekretaris Bidang Pengentasan Kemiskinan.
Safaruddin menyebutkan, penunjukan dirinya sebagai Korwil Aceh tersebut sekaligus menjadi momen untuk meningkatkan kolaborasi antar kabupaten/kota di Aceh dalam rangka memajukan daerah.
“Tentunya kita berharap ke depan dapat menjalin kerja sama yang lebih baik dengan pemerintah pusat dan daerah lain demi kesejahteraan masyarakat Aceh,” ujarnya.
Di sisi lain, Safaruddin mengajak, seluruh Bupati/Wali Kota di Aceh agar sama-sama ke depannya bisa membawa perubahan lebih baik bagi daerah masing-masing.
Seperti halnya inovasi dalam tata kelola pemerintahan, khususnya pelayanan publik yang lebih baik lagi bagi masyarakat, serta memperkuat posisi Aceh dalam kancah nasional melalui peran APKASI.
“Mari sama-sama kita memperlihatkan ke nasional bagaimana kolaborasi antar kabupaten/kota di Aceh, dan sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan juga Pusat,” tuturnya.[]
