Otonomi dinilai tak bisa dilepaskan dari realitas politik elektoral tiap daerah.
JAKARTA — Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Emil Dardak mengatakan, otonomi daerah tak bisa dilepaskan dari realita politik elektoral. Menurutnya, pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot) akan merasa enggan ketika harus menerapkan kebijakan yang diinisiasi pemerintah provinsi (pemprov), karena berpotensi timbul pertentangan dari pendukungnya.
“Otonomi daerah tidak bisa dilepaskan daripada realita politik elektoral yang juga terjadi di tingkat daerah,” ujat Emil dalam webinar bertajuk Dua Dekade Otonomi Daerah pada Rabu (6/4/2022).
Dia mencontohkan hal itu ketika pemerintah provinsi menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang harus ditindaklanjuti juga di kabupaten/kota. Namun, wali kota dan bupati merasa enggan karena warga dan pelaku usaha di wilayahnya merupakan elektoratnya.
“Positioning-nya bagi wali kota dan bupati mereka given, mereka ini ‘bukan saya yang menginisiasi, jadi kalau saya harus galak-galak kepada pelaku usaha, galak-galak kepada warga, saya enggan, karena mereka adalah elektoral saya’,” kata Emil.
Dia melanjutkan, penerapan PSBB akhirnya berhenti setelah dua kali perpanjangan. Setelah itu arusnya sangat kuat dari wali kota/bupati yang berharap PSBB tidak dilanjutkan karena sangat berdampak terhadap ekonomi di wilayah perkotaan.
Menurut Emil, ketika kebijakan yang diinisiasi pemprov itu harus diterapkan di kabupaten/kota, pemkab/pemkot cenderung memiliki insentif yang lebih kecil untuk kemudian menerapkan pembatasan-pembatasan. Sikap kepala daerah yang berpikir hanya melaksanakan kebijakan atasan itu dinilai lumrah.
Sebab, kata Emil, secara politik, wali kota/bupati yang langsung berhadapan dengan elektoratnya. Namun, protes kepala daerah terhadap kebijakan PSBB tentu akhirnya berpengaruh negatif.
Selain itu, dia juga mengungkapkan hal terkait pelaksanaan otonomi daerah di masa pandemi lainnya, yakni soal kejujuran data Covid-19. Dia menyebut, terkadang data Covid-19 ditabung dengan harapan nantinya saat situasi membaik, data itu dirilis sedikit demi sedikit.
“Tapi yang terjadi waktu kasus menaik akhirnya terjadi disparitas yang sangat terasa. Kami juga mengalami saat itu,” kata dia.
Sumber: Republika
