BANDA ACEH – Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Aceh, Nahrawi Noerdin menyebut, rencana menghentikan penggunaan barcode pengisian BBM bersubsidi selama pelaksanaan PON XXI di Aceh membuka peluang terjadinya kecurangan di SPBU.
Nahrawi mengatakan, selama ini Aceh telah menerapkan kebijakan penggunaan barcode di SPBU bagi konsumen yang menggunakan BBM bersubsidi.
Keberhasilan program tersebut, kata Nahrawi, menjadikan Aceh sebagai pilot project nasional dalam pendistribusian BBM bersubsidi.
“Ini tentu sangat prestisius bagi Aceh, bukan hanya sebagai pilot project nasional yang berhasil tetapi juga menemukan solusi bagi problem carut marutnya distribusi BBM bersubsidi di Aceh selama puluhan tahun,” ucap Nahrawi dalam keterangannya, Senin (29/7/2024).
Pengusaha yang akrab disapa Toke Awi ini menyampaikan, pasca penggunaan barcode BBM bersubsidi relatif tetap sasaran karena hanya digunakan oleh yang berhak.
Menurutnya, para pendompleng yang tidak berhak dan selama ini memanfaatkan BBM subsidi untuk kepentingan pribadi atau kelompok jadi kesulitan mendapatkan akses.
Sehingga, ia berharap, bahwa kebijakan ini akan tetap membuat BBM bersubsidi yang diberikan akan cukup hingga akhir tahun.
“Sehingga tidak ada lagi pemandangan lazim yang selalu muncul pada akhir tahun berupa antrean super panjang selama berjam-jam di hamier semua SPBU untuk menanti BBM subsidi, yang kuota setahunnya sudah habis sebelum akhir tahun,” jelasnya.
Toke Awi mengaku prihatin, wacana penerapan bercode untuk pengisian BBM subsidi dicabut dengan alasan Aceh menerima tamu dalam jumlah besar pada saat PON, adalah langkah mundur untuk mengakomodir tamu yang ‘tak terbiasa’ dengan penggunaan barcode di SPBU.
Ia menyampaikan, event PON justru menjadi ajang dan kampanye penting bagi seluruh anak bangsa dari seluruh penjuru tanah air untuk melihat bagaimana tertibnya penggunaan BBM bersubsidi di Aceh.
“Dengan program barkode ini subsidi yang diberikan jadi lebih tepat sasaran, sehingga BBM subsidi tidak lagi bisa dimanfaatkan oleh kontraktor, kalangan Industri, dan lain-lain yang tidak berhak. Maka mudah-mudahan kuota akan cukup hingga akhir tahun tanpa ada kelangkaan,” pungkasnya.[]
