Aceh Jaya- Camp Conservation Response Unit (CRU) Sampoiniet Aceh Jaya rusak parah usai ditimpa pohon tumbang pada Oktober 2023. Atap bangunannya bolong sana sini, papan sekat antar ruangan patah ditimpa pohon, bilah-bilah dinding papan yang basah terkena hujan mulai dimakan rayap, ruang tengah yang sebelumnya berisi rak dengan sejumlah koleksi buku berserakan di lantai coklat penuh lumpur. Kondisi camp semakin buruk akibat terjangan banjir di awal tahun 2024. Di dinding papan masih tersisa bekas air banjir setinggi 50 sentimeter.
CRU Sampoiniet yang merupakan bagian unit Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Aceh tersebut hingga kini belum diperbaiki. Samsul Rizal, koordinator CRU tahun 2023 mengatakan bangunan camp sudah terbengkalai hampir setahun. Ia mengatakan sudah berkoordinasi dan melaporkan kerusakan yang terjadi ke BKSDA Aceh, kepala BKSDA saat itu, Gunawan Alza mengatakan perbaikan mungkin akan dilakukan di akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025.
“Kami kan hanya tinggal menghuni, kami di sini bekerja,” ujar Basri, staff kontrak yang bekerja sebagai mahout merangkap bagian humas di sana. Ia mengaku tidak bisa berbuat apa-apa untuk memperbaiki kerusakan itu, jika harus membantu dengan uang pribadi ia katakan tidak mampu sebab untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari pun ia bertani di samping bekerja sebagai mahout.
Kata Basri, beberapa kali memang pegawai BKSDA mengunjungi camp yang sudah rusak namun hingga Juli 2024 belum ada kejelasan kapan camp akan diperbaiki. Ia mengaku kondisi itu mempersulit kerjanya merawat gajah. Ia dan beberapa petugas lain tak lagi bisa menetap di camp CRU, karena itu terkadang mereka terlambat memberi pakan dan memandikan gajah sebab perjalanan dari kampung tempat mereka menyewa kamar tidur menuju CRU memakan waktu sekitar setengah jam.
“Selama camp rusak kami tinggal di kampung, biaya operasional bolak balik kampung pakai uang pribadi selama hampir setahun belakang,” ujar Basri.
Samsul Rizal mengatakan BKSDA pernah menawarkan biaya perbaikan namun mereka memilih tidak menerima biaya tersebut. Biaya yang ditawarkan kecil sementara papan telah busuk dimakan rayap di seluruh badan bangunan menjadi alasan mereka menolak biaya tersebut. Menurutnya perbaikan kecil-kecilan tidak bisa lagi dilakukan. Kepada BKSDA Rizal dan rekan-rekannya mengusulkan untuk membuat bangunan baru saja jika tersedia anggaran.
“Saat pembangunan camp pada 2015 bahannya (papan) diambil dari rumah shelter. Rumah shelter barak itu dibangun tahun 2009, kemudian bahan shelter tersebut dipakai lagi,” ungkap Rizal.
Rizal mengaku khawatir jika kerusakan camp dibiarkan berlarut akan berdampak pada keberlangsungan CRU. Kata Rizal saat ini mereka menutup akses kunjungan wisatawan, selain mahout yang bolak-balik mengurusi dua gajah tak siapa pun berkegiatan dan menetap di CRU.
“Tidak mungkin lagi CRU beroperasi dengan kondisi morat marit seperti ini sebab saat ini hanya ada 2 orang yang bekerja di sini yang terhitung dalam kontrak BKSDA yakni kepala resort dan mahout,” ujar Rizal.
Ia mengatakan, meski hanya dua orang pekerja resmi BKSDA namun saat camp masih layak huni selalu ramai didatangi pemuda setempat, mereka membantu membersihkan area CRU dan ikut serta mengurus gajah di sana hingga membantu menyelesaikan konflik gajah dan manusia.
“Yang lain sama sekali tidak ada kontrak, jadi kami membantu atas dasar apa? Jika tenaga kami dibutuhkan untuk mengatasi konflik kami akan membantu. Namun kan tidak selalu tersedia waktu luang juga tenaga, yang kami pegang hingga saat ini hanya tanggung jawab moral,” ungkap Rizal.
Mereka mengaku khawatir jika kondisi CRU yang terbengkalai tanpa perbaikan pada akhirnya membuat CRU terpaksa tutup. Jika itu terjadi, Rizal mengatakan gajah-gajah yang berada di sana akan dibawa kembali ke CRU Saree, Aceh Besar. Ia risau sebab ketersediaan pakan alami di Saree sedikit jumlahnya, hutan di CRU Saree tak selebat di Sampoiniet. Selain itu penanganan konflik gajah dan manusia juga akan semakin sulit diselesaikan.
“Petugas yang akan menangani konflik gajah hanya tersisa lima orang. Dua dari resort CRU Sampoiniet dan tiga dari resort BKSDA Aceh Jaya, ditambah lagi saat ini DLHK sudah mengundurkan diri untuk menangani konflik,” ungkapnya.
Rizal mengatakan jika tim CRU Sampoiniet tidak lagi beroperasi, konflik hanya akan ditangani lima orang untuk satu kecamatan yang idealnya dibutuhkan 20 orang.
“Jika terjadi konflik di kecamatan berbeda di saat bersamaan bisa kocar kacir.” ujar Rizal.
Sementara itu angka konflik gajah dan manusia di kabupaten tersebut terjadi cukup sering dalam sebulan. Sebut saja Desa Ie Jerengeh, konflik bisa terjadi tiga kali dalam sebulan.
“Itu pun baru dari satu kelompok gajah saja, belum jika ada kelompok gajah yang lain,” ujarnya.
Rizal merinci beberapa desa yang acap kali menjadi titik konflik di antaranya Desa Ie Jerengeh, Pasi Geulima, Krueng Ayon, Alu Groh, dan Blang Monlueng.
Selain itu, ia mengatakan camp CRU yang saat ini tidak berpenghuni memungkinkan gerak loger perambah hutan jadi lebih mudah, sebab pintu masuk hutan yang biasanya dijaga petugas CRU kini kosong.
“Memang ada KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) yang bertanggung jawab, namun mereka berlokasi di dekat jalan besar, sementara itu pintu masuk hutan terbuka lebar tanpa penjagaan,” tutur Rizal.
Selain itu, keberadaan CRU Sampoiniet menjadi salah satu lokasi riset mahasiswa lokal, nasional dan internasional. Rizal mengatakan transfer ilmu antara petugas dan mahasiswa turut membantu upaya konservasi, selain itu keperluan logistik mereka membantu keberlangsungan ekonomi masyarakat sekitar CRU.
“Kami harap camp segera diperbaiki, kalau camp dan akses jalan bagus dengan sendirinya teman-teman yang bekerja di sini bisa berdaya secara ekonomi dari kunjungan wisatawan, tak apa tanpa kontrak dengan BKSDA,” ujar Rizal.
Kepala BKSDA Aceh Ujang Wisnu Barata mengatakan BKSDA kesulitan melakukan perbaikan sebab sebagian besar bangunan yang berada di CRU merupakan aset pemerintah daerah Aceh Jaya. Namun ia mengatakan perbaikan akan dilakukan bertahap di akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025.
“Sulit melakukan kegiatan peningkatan nilai bangunan sebab itu dibangun menggunakan dana pemerintah daerah sedangkan BKSDA adalah Kementerian,” ujarnya, Jumat (19/07/2024).
Ia mengatakan saat ini BKSDA Aceh sedang mengusulkan dana perbaikan untuk beberapa bangunan yang rusak.
“Ya bangunan-bangunan itu akan diperbaiki tahun ini supaya teman-teman di sana layak tinggal. Tapi memang tidak bisa diperbaiki semua,” ujar Ujang.
