SABANG – Di nilai transparan dalam keterbukaan informasi desa, Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Sabang, masuk tahap visitasi Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa tingkat Nasional tahun 2023, yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat.
Dalam visitasi itu, Ketua Tim Penilai Handoko Agung Saputro dan tim, didampingi Komisi Informasi Aceh Muhammad Hamzah, disambut hangat oleh Pj Wali Kota Sabang Reza Fahlevi bersama aparatur setempat, di Kantor Keuchik Gampong Kuta Barat, Jumat (27/10/2023).
Pada kesempatan tersebut, Pj Wali Kota Sabang menggambarkan sejarah Pulau Weh pada masa pelabuhan bebas dan kondisi geografis Kota Sabang yang memiliki daya tarik wisata luar biasa berkelas dunia.
“Kuta Barat tidak terlepas dari sejarah pelabuhan bebas Sabang dulu, dimana mayoritas warganya bekerja di pelabuhan. Ini juga barangkali yang menjadi keunikan Gampong Kuta Barat, dimana karakter masyarakatnya heterogen dengan pola pranata sosial egaliter, sehingga membuat struktur dan komunikasi yang terbuka,” kata Reza Fahlevi.
Melalui Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik ini, Reza Fahlevi berharap dapat mendorong dan memotivasi gampong-gampong lain yang ada di Kota Sabang untuk lebih transparan terhadap keterbukaan informasi.
“Kehadiran tim penilai dapat membantu Pemerintah Kota Sabang dalam mempersiapkan diri, tidak hanya semata-mata untuk penilaian tapi juga menjadikan desa-desa di Kota Sabang yang memenuhi standar kebutuhan informasi publik, demi kemajuan gampong,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Tim Penilai yang juga merupakan Komisioner Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro mengatakan kunjungan ini tidak hanya untuk menilai, tapi pihaknya juga berkoordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Desa, juga mempromosikan desa-desa dalam hal tata kelola pemerintahan, khususnya berkaitan dengan keterbukaan informasi.
“Masing-masing kami akan menilai berbagai aspek. Kami ingin mempromosikan bahwa dari sekian ratus ribu desa di Indonesia itu, ada hal-hal baik yang dapat dipelajari. Dengan promosi kemudian orang bisa belajar bisa mengetahui terkait desa-desa di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Menurutnya, hal ini perlu dilakukan, karena kerap kali aparat desa dijadikan sasaran oleh pihak-pihak yang menyalahgunakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terkait tata pemerintahan desa. Di sisi lain kepala desa dan aparat belum mengetahui tentang keterbukaan informasi.
Kemudian, visitasi ini juga dalam rangka mengedukasi, terkait pelaksanaan standar layanan yang baik. Selanjutnya, tim melakukan penilaian, yang akan mengkonfirmasi dan re-konfirmasi terkait data-data dalam penilaian.
“Sabang ini adalah salah satu kandidat yang paling baik, jadi ada 17 desa apresiasi KIP, Gampong Kuta Barat itu ada di 5 besar, ini kalau kita bicara faktor lombanya. Untuk memastikan lebih lanjut kita hadir di sini melakukan konfirmasi dan verifikasi menilai secara independen dari masing-masing anggota tim penilai,” katanya.[]
