Meski tak punya parpol, hasil survei popularitas dan elektabilitas Anies tinggi.
oleh Febrianto Adi Saputro, Nawir Arsyad Akbar
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, bakal diuntungkan oleh pemilih yang tidak percaya oleh partai politik jika maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Dedi mengatakan hal tersebut didasari tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik yang cenderung rendah.
“Anggap saja muncul tiga pasangan tadi, ada Prabowo, ada Ganjar, Prabowo partai politik, Ganjar partai politik, kemudian muncul satu orang yang non partai politik, meskipun nanti proses keterusungannya harus melalui parpol, misanya pakai Nasdem, PKS, atau koalisi lainnya maka Anies punya kelebihan itu tadi, yaitu pemilih yang tidak percaya partai politk besar kemungkinan akan menjatuhkan pilihan kepada Anies Baswedan,” kata Dedi kepada Republika, Selasa (10/5).
Selain itu, Dedi menilai kelebihan Anies lainnya yaitu Anies dianggap mudah untuk mengakses popularitas. Di akhir-akhir jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta banyak program yang menjadi andalan.
“Berhasil bangun JIS, kemudian akan dibangun misalnya hunian bagi masyarakat terdampak JIS, dan segala macamnya, ini adalah kabar baik,” paparnya.
“Jadi satu sisi keterusungannya rendah karena tidak memiliki partai politik, tapi dari proses kandidasi sebetulnya itu kabar baik, karena dia bisa mengkonversi keterpilihan dari pemilih-pemilih yang anti terhadap partai politk, atau tidak menyenangi partai politik,” imbuhnya.
Namun demikian, Dedi menuturkan tingkat kebencian publik terhadap Anies juga terbilang cukup tinggi yaitu sekitar di angka 4 persen. Angka tersebut menurutnya tetap saja mengganggu.
“Kalau yang 4 persen ini sangat aktif sekali yakni melakukan propaganda-propaganda politik melawan Anies, menolak Anies, termasuk juga merusak reputasi Anies dengan propaganda-propaganda di media sosial dan di media massa, ini juga menjadi masalah,” jelasnya.
Namun demikian hal tersebut tetap tergantung dari bagaimana koalisi nantinya terbentuk. Jika koalisi terbentuk adalah partai-partai politik yang masih dipercaya dan punya komitmen untuk kepentingan publik, maka hal-hal semacam itu bisa diredam.
Sumber: Republika
