Banda Aceh – Sejumlah ulama Aceh menyatakan dukungan kepada Sugiono untuk dipertimbangkan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia guna mengisi kekosongan jabatan tersebut melalui mekanisme konstitusional.
Dukungan itu disampaikan melalui pernyataan sikap yang ditandatangani Ketua Majelis Ulama Aceh, Tgk. T. Abdul Mutallib atau Abon Taleb, di Banda Aceh, Senin (16/11/2026).
Dalam pernyataan tersebut, ulama Aceh menegaskan bahwa dukungan itu merupakan aspirasi moral dan politik, bukan pengumuman pencalonan resmi. Pengisian jabatan Wakil Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, dilakukan oleh MPR dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ulama Aceh menilai Sugiono memiliki tiga kriteria utama untuk menduduki jabatan tersebut, yakni loyal, cakap, dan memiliki akar atau kedekatan dengan masyarakat.
Mereka menyebut Sugiono merupakan putra Aceh yang lahir di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, pada 11 Februari 1979. Ia menempuh pendidikan dasar di SDN 1 Takengon dan SMPN 3 Banda Aceh, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Taruna Nusantara, Magelang.
Sugiono juga meraih gelar Sarjana Ilmu Komputer dari Norwich University, Amerika Serikat, serta gelar Magister Bisnis dan Manajemen dari University of Konstanz, Jerman.
“Sudah terlalu lama Aceh hanya menjadi penonton dalam kepemimpinan nasional. Sudah terlalu lama Aceh hanya disebut saat ada bencana, saat ada konflik, saat ada Otsus. Kini saatnya putra Aceh diberi ruang untuk memimpin Indonesia,” kata Abon Taleb dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).
Selain faktor asal daerah dan pendidikan, ulama Aceh juga menilai Sugiono memiliki pengalaman panjang bersama Presiden Prabowo Subianto.
Sugiono diketahui pernah menjadi sekretaris pribadi Prabowo dan ikut mendirikan Partai Gerindra pada 2008. Ia juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sejak Agustus 2025.
Dalam perjalanan karier politiknya, Sugiono pernah menjadi anggota DPR RI dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI. Pada 2024, ia dipercaya menjabat Menteri Luar Negeri sebelum kemudian menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) sejak 1 Oktober 2026.
Menurut ulama Aceh, loyalitas Sugiono kepada Prabowo bukan merupakan loyalitas tanpa pertimbangan, melainkan telah teruji dalam perjalanan panjang, mulai dari masa oposisi hingga pemerintahan.
“Indonesia tidak butuh Wakil Presiden yang menjadi matahari kembar. Indonesia butuh Wakil Presiden yang menjadi satu komando dengan Presiden, yang bekerja, bukan yang bermanuver,” demikian salah satu poin dalam pernyataan tersebut.
Ulama Aceh juga menyoroti latar belakang Sugiono yang pernah menjadi perwira TNI Angkatan Darat dan bertugas di Komando Pasukan Khusus (Kopassus) sebelum memasuki dunia politik.
Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal yang melengkapi kiprahnya dalam diplomasi internasional saat menjabat Menteri Luar Negeri serta tugas koordinasi pembangunan manusia, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan sebagai Menko PMK.
Mereka menilai kombinasi pengalaman militer, diplomasi, dan pembangunan manusia merupakan modal penting bagi seorang Wakil Presiden.
Menurut mereka, Wakil Presiden ideal tidak hanya berperan sebagai pendamping seremonial, tetapi juga harus mampu mengawal pelaksanaan program Presiden, mengurai hambatan birokrasi, serta memastikan kementerian bekerja dalam satu arah.
Dalam pernyataan sikapnya, ulama Aceh menyampaikan empat poin utama. Pertama, mendukung dan mendoakan agar Sugiono dipertimbangkan Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu dari dua calon Wakil Presiden yang akan diusulkan kepada MPR.
Kedua, mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh, mulai dari tokoh adat, pemuda, hingga tokoh dayah, untuk bersatu mendukung Sugiono tanpa membedakan latar belakang politik maupun kelompok.
Ketiga, mengajak umat Islam di seluruh Indonesia mengedepankan persatuan nasional, menjaga stabilitas pemerintahan, dan menghormati mekanisme konstitusional dalam pengisian jabatan Wakil Presiden.
Keempat, menegaskan bahwa dukungan tersebut merupakan aspirasi, sedangkan keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto dan MPR RI.
“Ulama Aceh tunduk pada konstitusi dan menghormati apa pun keputusan yang diambil,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Pada bagian penutup, Abon Taleb menegaskan bahwa dukungan tersebut bukan bentuk keterlibatan ulama dalam politik praktis, melainkan upaya menyampaikan aspirasi umat agar suara Aceh mendapat perhatian dalam kepemimpinan nasional.
Ulama Aceh juga berharap putra daerah yang diberikan amanah dapat menjalankan tanggung jawab dengan iman, ilmu, dan akhlak.
Pernyataan tersebut ditutup dengan doa agar Allah SWT memberikan petunjuk terbaik kepada Presiden Prabowo Subianto, MPR RI, dan bangsa Indonesia dalam menentukan pemimpin nasional.[]








