Banda Aceh – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, memimpin rapat teknis pengendalian inflasi dalam rangka persiapan menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) tahun 2026. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekda Aceh, Kamis (5/3/2026).
Berdasarkan data yang dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2026, Provinsi Aceh mengalami deflasi bulanan sebesar -0,24 persen. Beberapa komoditas penyebab deflasi bulanan antara lain bawang merah, cabai rawit, bahan bakar rumah tangga, telur ayam ras, dan ikan tongkol. Sementara komoditas yang mendorong inflasi tahunan adalah tarif listrik, emas perhiasan, beras, nasi dengan lauk, dan daging ayam ras.
Dalam arahannya, M. Nasir menekankan bahwa pengendalian inflasi harus menjadi perhatian serius seluruh pihak, khususnya pada momentum hari besar keagamaan yang kerap diiringi peningkatan permintaan masyarakat terhadap sejumlah komoditas utama, sehingga perlu ada langkah-langkah antisipatif dari pemerintah daerah.
Ia menambahkan, pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah intervensi untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan pasokan kebutuhan pokok tersedia, “pengendalian harga harus kita kawal dengan ketat. Tidak boleh ada semangat untung sendiri tanpa ada rasa peduli terhadap kebutuhan masyarakat,” tegas M. Nasir.
Di samping itu, Sekda juga menyoroti kenaikan harga pada komoditas cabai merah dan meminta Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh untuk terus memantau harga dan menyiapkan strategi antisipasi lonjakan harga.
Selain itu, ia juga mendorong agar masyarakat juga digerakkan untuk menanam komoditas yang menjadi indikator inflasi, seperti cabai, guna memperkuat ketahanan pangan daerah.
Sementara itu, Asisten II Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Robby Irza, menyampaikan arahan terkait permintaan Wakil Gubernur Aceh kepada Presiden Republik Indonesia untuk bantuan sapi meugang menjelang Idulfitri.
Ia menginstruksikan Dinas Peternakan Aceh agar segera melakukan pendataan untuk memastikan distribusi sapi meugang merata dan tidak terkonsentrasi di satu wilayah.
“Pendataan ini penting agar bantuan sapi meugang bisa tersalurkan merata sesuai kebutuhan masyarakat di berbagai daerah,” ujarnya.
Adapun upaya pengendalian inflasi yang telah dilakukan Pemerintah Aceh meliputi sidak pasar, pelaksanaan Pasar Tani, Gerakan Pangan Murah (GPM), serta pasar murah di 23 kabupaten/kota.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan subsidi ongkos angkut (FDP), pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di sejumlah daerah Indeks Harga Konsumen (IHK), program mudik gratis, dan pasar murah menjelang Idulfitri di beberapa kabupaten/kota.
Dengan langkah-langkah pengendalian inflasi yang terkoordinasi ini, Pemerintah Aceh berharap harga bahan pokok tetap stabil dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Idulfitri 1447 Hijriah.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta jajaran SKPA terkait.[]
