Langsa – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan mengakselerasi digitalisasi keuangan daerah. Hal tersebut disampaikan saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Aceh di Hotel Harmoni, Kota Langsa, Senin (6/7/2026).
Pertemuan yang dihadiri para Bupati dan Walikota se-Aceh ini mengusung tema “Sinergi Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Keuangan untuk Pemulihan Ekonomi Aceh Pasca Bencana.”
Nasir menyebutkan, tema tersebut merupakan fondasi utama dalam upaya membangkitkan kembali ekonomi Aceh dari dampak bencana.
”Pengendalian inflasi dan digitalisasi keuangan adalah dua agenda yang saling melengkapi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh,” kata Nasir dalam sambutannya.
Nasir menekankan bahwa inflasi daerah sangat bergantung pada efektivitas koordinasi. Ia meminta TPID kabupaten/kota untuk tidak sekadar bersikap responsif saat harga naik, tetapi membangun sistem yang preventif melalui perencanaan produksi, kelancaran distribusi, serta penguatan cadangan pangan.
”Saya mengajak seluruh TPID untuk memperkuat koordinasi lintas wilayah. Daerah yang mengalami surplus produksi harus mampu menjadi penyangga bagi daerah yang kekurangan pasokan agar disparitas harga dapat ditekan,” tegasnya.
Terkait digitalisasi, Sekda Aceh turut mendorong pemerintah kabupaten/kota mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Menurutnya, pemanfaatan sistem pembayaran digital dan transaksi non-tunai bukan hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi tata kelola pemerintahan, tetapi juga membantu UMKM, petani, dan nelayan masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital.
“Digitalisasi harus memberikan manfaat nyata. Kami berharap seluruh daerah terus mendorong inovasi layanan publik berbasis teknologi agar akuntabilitas dan optimalisasi pendapatan daerah dapat terus ditingkatkan,” tambah M. Nasir.
Pertemuan ini diharapkan menghasilkan kesepakatan strategis berupa program konkret yang terukur. Ia juga memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia Perwakilan Aceh dan Lhokseumawe, OJK, serta seluruh perbankan yang terus bersinergi dengan Pemerintah Aceh dalam mewujudkan transformasi ekonomi daerah.
“Melalui sinergi ini, Pemerintah Aceh optimistis mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan pemulihan ekonomi pasca bencana, sekaligus mempercepat langkah Aceh menuju daerah yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya.[]
