BANDA ACEH | LENSA KITA – Satgas Saber Pungli menyambangi Universitas Syiah Kuala (USK) dalam rangka sosialisasi dan kuliah umum. Sekretaris Satgas Pungli, Irjen Pol. Dr. Agung Makbul, Drs., SH., M.H pada kesempatan tersebut memberikan kuliah umum dengan tema wawasan kebangsaan. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium FMIPA kampus setempat.
Rektor USK, Prof. Dr. Ir. Marwan dalam sambutannya mengucapkan selamat datang sekaligus terimakasih atas kehadiran Satgas Saber Pungli berserta rombongan di kampus ‘Jantong Ate Rakyat Aceh’. Salah satu isu yang terus mengemuka, yaitu korupsi. Menurutnya, keberadaan KPK, Kejaksaan dan sebagainya sangatlah penting.
“USK selalu siap bersinergi, terutama dalam hal mensosialisasikan edukasi, sebagai langkah pencegahan. Melalui edukasi, kita bisa menciptakan kurikulum anti korupsi. Ini saya kira cita-cita bersama,” ucap Marwan, Selasa (17/5/2022).
Sejak lama, USK memiliki komitmen tegas agar bebas dari korupsi. Terutama dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan. Dalam hal ini, USK punya patron, ketentuan yang diikuti. Di samping itu, juga mempunyai satgas internas.
Prof Marwan juga menyampaikan, untuk pembayaran gaji di USK, langsung ke rekening karyawan/pegawai. Langkah tersebut sebagai upaya meminimalisir kemungkinan adanya pungli. Kemudian, di sektor pengadaan barang dan jasa, prosesnya juga transparan, dengan memanfaatkan sistem informasi yang memungkinkan saling memantau.
“Kita selalu membuka diri untuk sinergitas, agar celah pungli ataupun korupsi bisa kita minimalisir. Keberadaan Satgas Saber Pungli sangat bermanfaat, terutama untuk membina kami USK,” tutur Prof Marwan.
Sementara itu, Irjen Pol. Dr. Agung Makbul, Drs., SH., M.H turut mensosialisasikan Peraturan Presiden No. 87 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Ada banyak dampak yang ditimbulkan karena pungli.
Beberapa diantaranya yaitu, biaya ekonomi tinggi, rusak mental, menyebabkan kesenjangan sosial, menghambat pembangunan, hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
“70 persen fungsi dari Satgas Saber Pungli itu pencegahan. Salah satunya dengan edukasi atau sosialisasi seperti ini. Mari sama-sama kita stop pungli,” kata Agung Makbul.
Lebih jauh, ia mengungkapkan beberapa titik rawan terjadinya pungli di Indonesia, seperti; akte kelahiran, bidang pendidikan, perizinan dan sertifikat, mencari pekerjaan, SKEP jabatan, buku nikah, surat pensiunan, surat kematian, dll.
“Yang sudah, biarlah berlalu. Sekarang jangan lagi ada pungli. Biasanya mekanisme tindakan akan diberikan peringatan dari SP I hingga III terlebih dulu, sebelum diambil tindakan tegas,” urainya.
Untuk diketahui, selain membahas pungli, dirinya turut mengupas wawasan kebangsaan. Kuliah umum yang bersangkutan mengangkat tema: “Relevansi Pancasila dalam Menjawab Tantangan Demokratisasi Bela Negara di Masa Pandemi Covid-19”.
“Kata Pak Jokowi, aset terbesar bangsa ini adalah persatuan, kerukunan dan persaudaraan. Jauhi berburuk sangka, demi terjaganya persatuan,” jelas Sekretaris Satgas Saber Pungli ini.
Saat ini, keutuhan negara ancamannya bukan lagi fisik atau konvensional, tetapi non fisik. Ancaman tersebut multidimensi yang bersumber dari ideologi berbahaya, radikalisme dan terorisme misalnya. Kemudian narkoba, pungli, proxy war, dst.
“Ini kalau dibiarkan, akan menggangu persatuan bangsa. Maka dari itu, perlunya penghayatan kembali bela negara. Kenapa perlu, karena penghayatan empat pilar kebangsaan masih lemah,” pungkasnya.
