BANDA ACEH – Ketua Ikatan Mahasiswa Pascasarjana (IMPAS) Aceh-DKI Jakarta, Nazarullah melakukan audiensi dengan Ketua DPRA Saiful Bahri alias Pon Yahya untuk menyampaikan sejumlah aspirasi, Selasa (14/3/2023).
Dimana salah satu aspirasi yang disampaikan terkait kondisi keberlanjutan pembangunan Aceh yang saat ini dipimpin oleh Penjabat (Pj) Gubernur Achmad Marzuki.
Baca juga: Produk Nilam USK Siap Tampil di Internasional Hannover Messe
Nazarullah menyebutkan, tujuan pihaknya melakukan pertemuan tersebut mengingat ada beberapa catatan rekomendasi berbentuk kritik permasalahan terhadap kinerja Pj Gubernur Aceh yang dinilai masih lambat pasca dilantik semenjak Juli 2022 lalu.
“Adapun diantaranya menyangkut permasalah kinerja aksi cepat Pj Gubernur Aceh saat menjumpai Presiden yang sampai hari ini belum terlihat arah dan wujud yang jelas pasca dilakukannya beberapa pertemuan dengan para menteri beberapa waktu lalu,” kata Nazarullah.
Kemudian disamping itu, pihaknya juga menilai masih lemahnya gaya komunikasi yang dibangun Pj Gubernur dengan para stakholder terkait hingga sempat mengundang beberapa polemik seperti salah satunya menyangkut perihal Dirut Bank Aceh meski telah diputuskan namun sempat menuai polemik dalam tahapan proses seleksi.
Baca juga: Olahan Tepung Magrove, Tim PKK Kajhu Sabet Juara II Expo UMKM Aceh
Selain itu, kata dia, juga munculnya kritikan dari beberapa anggota DPR RI asal Aceh yang meminta Pj Gubernur Aceh agar segera dievaluasi karena dinilai telah gagal memimpin Aceh.
“Yang lebih mengejutkan lagi, pada awal januari Pemerintah Aceh mendapatkan empat) nilai merah dari Kemendagri dari enam indikator yang ditetapkan Kemendagri selama bulan Januari 2023,” jelasnya.
Dimana penilai itu tertuang dalam evaluasi kinerja dan pemantapan tugas penjabat kepala daerah tahun 2023, yang dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian secara virtual, tertanggal 31 Januari 2023.
Dalam kesempatan itu, Nazarullah juga menyerahkan surat resmi dari lembaga Impas Aceh Jakarta agar pimpinan DPRA segera menyurati Presiden RI dan Kementrian Dalam Negeri untuk mengevaluasi kinerja Pj Gubernur Aceh.[]
