BANDA ACEH – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki menerbitkan Surat Edaran (SE) yang salah satunya pembatasan operasional warung kopi dan kafe hingga pukul 00.00 WIB. Pengamat kebijakan publik, Nasrul Zaman, menilai SE itu merusak citra Aceh.
“Jadi sebenarnya Banda Aceh ini dan Aceh secara umum menjadi peluang bisnisnya wisata. Kalau ditahan maka wisatawan enggak nyaman juga di sini,” kata Nasrul Zaman saat dikonfirmasi, Rabu (9/8/2023).
Nasrul mengatakan, bahwa tugas pemerintah tidak dalam kapasitas melarang-larang operasional usaha rakyat, namun menjaga kenyamanan dan keamanan masyarakat.
Dia meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan tersebut, apabila perlu segera dicabut. Sebab, menurutnya, masyarakat Aceh tidak butuh pembatasan operasional tempat usaha mereka.
“Kita meminta mencabut surat edaran itu. Itu bukan kebijakan yang diperlukan oleh masyarakat Aceh. Kebijakan yang dibutuhkan masyarakat Aceh itu dari sisi pemerintah mendorong keamanan dan kenyamanan investasi,” jelasnya.
Dia menyarakan pemerintah untuk menghidupkan suasana kota, sehingga Ketika wisatawan ke Aceh merasa nyaman, investasipun datang dengan sendirinya.
“Tapi kalau keluar surat edaran seperti ini akan menimbulkan seolah-olah Aceh ini tidak aman. Masyarakat kita rugi, artinya ketika banyak wisatawan datang ke sini dan sebagainya itu merasa tidak aman kalau ada surat edaran seperti itu,” kata dia.
Nasrul menyebut, bahwa Aceh sudah aman tidak ada tindak kejahatan terjadi jika warkop atau kafe dibuka sampai larut malam. Oleh karena itu, pemerintah tugasnya adalah menjaga keamanan masyarakat.
“Kalau orang mau buka malam ya enggak apa-apa, yang penting aman. SE itu akan mengesankan Aceh ini tidak aman, kemudian akan mengakibatkan investasi sulit masuk ke Aceh dan bisa kemiskinan akan terus tambah karena tidak ada investasi dan enggak ada uang yang beredar,” demikian Nasrul.[]








