Rakernas AMAN: Kuatkan Masyarakat Adat di Tengah Berbagai Ancaman

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) akan mengadakan Rapat Kerja Nasional ke-8 mereka di Kedang Ipil, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin – Rabu (14-16/04/2025). Rencanya, lebih dari 500 orang akan hadir dalam ajang dwi tahunan ini.
Eustobio Rero Renggi, Deputi I Sekjen AMAN urusan Organisasi, menyebut, forum pengambilan keputusan ini akan jadi ajang merefleksikan pekerjaan AMAN dari sisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. “Kami juga akan review kembali bagaimana proses tuntutan-tuntutan masyarakat adat dari sisi politik, seperti dorongan pengesahan RUU Masyarakat adat, berjalan,” katanya dalam konferensi pers yang dihelat di Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Rakernas AMAN tahun ini rencananya akan turut menghelat dialog umum terbuka yang akan mengundang beberapa perwakilan pemangku kepentingan. Seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Kepala Otorita IKN, Kepala DPMPD Kaltim, hingga perwakilan suku balik yang paling terdampak pembangunan IKN, Senin (14/04/2025).
Yoga Kipi, Ketua Panitia Rakernas AMAN 2025, menyebut, Pemilihan Kedang Ipil sebagai lokasi Rakernas pun bukan tanpa alasan. Wilayah yang berada dalam ring 3 IKN ini juga terancam akan pembangunan ambisius tersebut.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) akan mengadakan Rapat Kerja Nasional XVIII di Kedang Ipil, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, 14-16 April 2025. Rencananya, lebih dari 500 orang hadir dalam ajang dwi tahunan ini.

Eustobio Rero Renggi, Deputi I Sekjen AMAN urusan organisasi, menyebut, forum pengambilan keputusan ini akan jadi ajang merefleksikan pekerjaan AMAN dari sisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

“Kami juga akan review kembali bagaimana proses tuntutan-tuntutan masyarakat adat dari sisi politik, seperti dorongan pengesahan RUU Masyarakat Adat,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (9/4/25).

Selain itu, katanya, AMAN akan mengkritik fenomena krusial selama dua tahun terakhir, antara lain, soal perampasan wilayah adat, kriminalisasi, sampai pembunuhan yang menimpa masyarakat adat.

Catatan akhir tahun AMAN 2023, sebanyak 2.578.073 hektar wilayah adat terampas negara dan korporasi atas nama investasi. AMAN juga mencatat, 247 orang mengalami kriminalisasi dan kekerasan, satu orang meninggal dunia, 204 orang luka-luka, dan sekitar 100 rumah hancur karena dianggap mendiami kawasan konservasi negara.

Grafis wilayah adat yang dirampas dan kriminalisasi yang menimpa masyarakat adat. Sumber: Catahu AMAN 2023

Catahu 2024, 2,8 juta hektar wilayah adat terampas paksa negara dan korporasi, bahkan bersamaan dengan kriminalisasi dan kekerasan. Praktik ini berkaitan dengan proyek strategis nasional (PSN), perdagangan karbon, dan pemindahan ibu kota nusantara (IKN).

Rakernas ini akan jadi momentum merefleksikan masifnya kekerasan negara pada masyarakat adat. Pertemuan kali ini pun AMAN memilih tema ‘Perkuat Resiliensi Masyarakat Adat di Tengah Gempuran Pembangunan yang Merusak.’

“Tidak ada kata lain selain kami bertahan dan memperkuat diri, itulah kenapa kami akan memperkuat resiliensi di sini,” kata Eus.

Menurut dia, banyak pembangunan merusak wilayah adat dan jadi tameng bagi ekonomi dan pertahan nasional.

Masyarakat adat, katanya, tidak menolak pembangunan tetapi akan menolak yang merusak dan mengancam keberlanjutan, dan identitas masyarakat adat.

“Banyak saudara kami yang terancam. Secara budaya, sejarah, dan wilayah mereka. Itu yang kami lihat saat ini.”

Padahal, masyarakat adat terbukti bisa menjaga pangan dan ekonomi saat pandemi menghantam secara global. Mereka bisa menghasilkan pangan di kampung-kampung, dan bertahan hidup secara berkelanjutan.

Pada hukum adat Suku Besemah, peran perempuan sangat penting dalam menjaga alam. Sebab setiap hari, perempuan terhubung dengan alam. Foto: Nopri Ismi/Mongabay Indonesia

Berbeda dengan gejolak di kota yang banyak PHK dan krisis pangan. “Kami bisa bertahan dengan ubi, singkong, dan sayur… ini kontribusi kami pada negara. Kalau ini bisa kami kelola dengan baik, maka itu harusnya yang dilihat negara.”

Praktik-praktik baik itulah yang seharusnya tidak terampas negara atas nama pembangunan. Rakernas AMAN akan jadi ajang untuk mengritik pola-pola pembangunan hal ini.

“Pembangunan di wilayah adat butuh tanah dan wilayah adat. Itu yang akan kami sikapi dan kritisi,” terangnya.

Pemilihan Kedang Ipil sebagai lokasi rakernas pun bukan tanpa alasan. Wilayah yang berada dalam ring 3 IKN ini juga terancam pembangunan proyek strategis nasional (PSN) itu.

Padahal, komunitas adat masih kuat dalam menjaga identitas leluhur mereka. “Bisa disamakan dengan kampung naga, Orang baduy,” kata Yoga Kipi, Ketua Panitia Rakernas AMAN 2025, dalam kesempatan sama.

Selain investasi IKN, Kedang Ipil juga terancam pertambangan dan HTI. Baru-baru ini saja, mereka berhasil menolak sawit yang ingin masuk dan mencaplok wilayah adat.

Masyarakat adat, katanya, khawatir wilayah adat rusak industri masuk. “Kebiasaan dan warisan-warisan mereka pun akan hancur.”

Grafis wilayah adat yang dirampas 2024, dan catatan kriminalisasi terhadap masyarakat adat 10 tahun terakhir. Sumber: Catahu AMAN 2024.

Resolusi dan sikap politik

Rakernas AMAN tahun ini rencananya turut menghelat dialog terbuka yang akan mengundang beberapa perwakilan pemangku kepentingan, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Kepala Otorita IKN, Kepala DPMPD Kaltim, hingga perwakilan suku balik yang paling terdampak pembangunan IKN.

Setelah itu, akan dilakukan dialog internal AMAN selama 2 hari. Yang akan membahas berbagai masalah di organisasi.

“Pada akhirnya Rakernas itu akan mengeluarkan sikap politik masyarakat adat yang akan kami sebut sebagai resolusi, pandangan dasar dan pandangan politik masyarakat adat yang merasa ada keterancaman dari pembangunan yang merusak tersebut,” kata Eus.

AMAN juga akan melihat komitmen dari stakeholders yang didatangkan ihwal RUU Masyarakat Adat yang saat ini kembali masuk Program Legislasi Nasional. Juga, ihwal peta khusus wilayah adat yang sudah diserahkan pada pemerintah. Selama 15 tahun terakhir, AMAN dan jaringan berhasil memetakan hingga 32,3 juta wilayah adat.

“Ini konkretnya bagaimana? Kami mau ada komitmen konkret dari pemerintah soal ini.”

Sejauh ini, belum ada wali data, atau kementerian khusus yang memegang data seluruh masyarakat adat di Indonesia. Pemerintah sendiri, katanya, tidak memiliki data jelas terkait masyarakat adat.

“Dari dialog nanti kami harap bisa jadi jembatan untuk bangun kembali relasi antara masyarakat adat dan negara.”

Kaos peserta aksi pun mendesakkan pengesahan RUU Masyarakat Adat. Foto: Sapariah Saturi/Mongabay Indonesia