Sejumlah pengunjung memotret Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Senin (15/8/2022). PLBN antara Indonesia dengan Papua Nugini sepi pelintas batas akibat ditutupnya pintu perbatasan dari pemerintah negara Papua Nugini hingga waktu yang tak ditentukan karena pandemi COVID-19.
JAYAPURA — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menyebut roda perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini (PNG) di Skouw, Kota Jayapura, Papua, meningkat setelah COVID-19. Hal ini terjadi seiring kembali dibukanya pintu masuk kedua negara pada Oktober 2022.
Kepala Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw BNPP RI B Mathilda Pusung melalui telepon seluler di Jayapura, Jumat (18/8/2023), mengatakan tujuan kehadiran negara di wilayah perbatasan untuk dapat meningkat perekonomian masyarakat setempat.
“Di HUT Kemerdekaan ke-78 RI tahun ini kami berharap dapat mewujudkan apa yang diamanatkan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri (sebagai Kepala BNPP RI) untuk menjadikan wilayah perbatasan sebagai pusat pengembangan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar,” katanya.
Menurutnya, PLBN bukan hanya berfungsi sebagai administrasi perlintasan orang dan barang, tetapi juga tempat berkolaborasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura meningkatkan perekonomian warga di garda terdepan NKRI.
“Dengan semangat kebangsaan yang tinggi PLBN hadir agar dapat lebih mengokohkan kebanggaan dan harga diri masyarakat perbatasan, terlebih bangsa kita (NKRI), dalam menjalin hubungan baik dengan negara tetangga kita (PNG),” ujarnya.
Dia menjelaskan selama COVID-19 hampir dua tahun (2020-2022) perekonomian di perbatasan RI-PNG tidak berjalan sama sekali.
“Setelah pintu kedua negara dibuka kembali pada tahun lalu, roda perekonomian di sini mulai bangkit kembali dari keterpurukan,” katanya.
Mathilda mengharapkan pembangunan infrastruktur pemasangan tiang dan jaringan listrik dari Kota Jayapura hingga ke Kampung Wutung PNG segera selesai dikerjakan sehingga hari pasar dapat kembali normal, tiga kali seminggu, karena saat ini dikurangkan menjadi dua kali.
“Itu terjadi karena keterbatasan listrik maka Pemerintah PNG menetapkan hari pasar hanya dua kali seminggu yang berdampak pada penurunan omzet pendapatan bagi para pedagang pasar, tetapi setelah listrik diekspor dari Indonesia ke PNG semua dapat kembali normal seperti biasa,” ujarnya.
sumber : Antara
Sumber: Republika
