Banda Aceh – Ketua Komisi I DPRA Iskandar Usman Al-Farlaky, yang membidangi pemerintahan, hukum, dan keamanan, meminta Pj Gubernur Aceh untuk mempercepat evaluasi jajaran SKPA guna mendukung percepatan realisasi APBA 2023.
“Proses harus dipercepat, apalagi ada sejumlah SKPA yang kosong. Kondisi ini berimbas pada kinerja Pemerintah Aceh,” ujar Iskandar Al-Farlaky, Minggu, 8 Oktober 2023.
Jika merujuk dari data pada laman P2K Pemerintah Aceh, kata Iskandar, realisasi keuangan sampai dengan 5 Oktober 2023 sebesar 58,04 persen, sedangkan realisasi fisik sebesar 65,0 persen. Sementara sisa anggaran 2023 dua bulan lagi lebih kurang.
“Ini harus menjadi atensi bagi jajaran pemerintah, jangan sampai mengenjot di akhir tahun, dan memunculkan resiko bagi pelaksana kegiatan,” sebutnya.
Dikatakan Iskandar Al-Farlaky, upaya untuk mengenjot realiasi sebenarnya tidak hanya bertumpu pada level kepala SKPA saja. Namun tim teknis di jajaran dinas juga sangat berpengaruh, apakah itu jajaran eselon III serta eselon IV, juga menjadi kunci sukses atau tidaknya sebuah SKPA dalam merealisasi anggaran yang ada.
Karena itu, rotasi di jajaran eselon III dan IV juga sangat penting, sebagai tim teknis, yang akan mengeksekusi seluruh program, sehingga serapan anggaran akan berjalan maksimal.
“Kita menyarankan, jika ada SKPA yang kadisnya tidak dievaluasi, maka jajaran eselon di bawah sudah bisa dilakukan proses evaluasi dan pelantikan,” ungkap Iskandar.
Politisi Partai Aceh ini menyebutkan, penyegaran di seluruh jajaran SKPA dinilai penting, guna mencari sosok nakhoda baru sehingga target belanja anggaran Aceh untuk penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, peluang investasi, peningkatan mutu pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan laju inflasi bisa terkejar.
“Tentu semua proses ini harus sesuai aturan yang ada dan se-izin Mendagri RI,” pungkas Iskandar Usman Al-Farlaky
