BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar Musyawarah Rencana Aksi Perempuan dan Anak (Musrena), Selasa (7/3/2023), di Aula Lantai IV, Gedung Mawardy Nurdin, Gedung A Balai Kota Banda Aceh.
Forum yang dikuti oleh 200 peserta dari kelompok balee inong, forum anak, unsur PKK kecamatan dan gampong, serta kelompok disabilitas ini, dibuka langsung oleh Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq.
Baca juga: Pj Wali Kota Banda Aceh Serahkan BLT Dana Desa untuk Warga Kota Baru
Dalam sambutannya, ia mengatakan Musrena yang digelar tersebut merupakan salah satu bentuk keberpihakan Pemko Banda Aceh terhadap kesetaraan gender, kelompok perempuan, anak, kelompok disabilitas, dan kelompok rentan.
“Musrena kita harapkan dapat menjadi wadah penyaluran aspirasi bagi kaum perempuan, disabilitas, dan perwakilan anak untuk pembangunan di Banda Aceh dalam mewujudkan kota ramah gender,” kata Bakri.
Baca juga: Bakri Siddiq Boyong Kepala Dinas Berbelanja di Pasar Al-Mahirah
Dalam penyusunan RKPD Banda Aceh 2024, ia telah menekankan agar prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek-aspek capaian yang mementingkan atas kebutuhan kaum perempuan, anak dan penyandang disabilitas.
“Masa depan pembangunan suatu daerah tidak terlepas dari peran penting kaum perempuan dalam segala aspek pembangunan. Begitu juga dengan kebutuhan bagi anak-anak kita yang merupakan generasi penerus pembangunan. Penyandang disabilitas juga harus kita libatkan dalam penanganan perencanaan pembangunan daerah,” ujarnya.
Baca juga: Pemko Banda Aceh Salurkan Rp 400 Juta Donasi Kemanusiaan untuk Turki
Lanjutnya, tujuan dari pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda internasional yang mempunyai tujuan dan target utama -salah satunya aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
“Hal tersebut tentu menjadi perhatian kita bersama dalam perumusan kebijakan pembangunan, khususnya dalam hal ini juga termasuk perlindungan sosial bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas secara berkelanjutan,” kata Bakri.
Baca juga: Selamat, AKP Ferdian Chandra Jabat Kasatresnarkoba Polresta Banda Aceh
Banda Aceh yang merupakan Kota Layak Anak, katanya lagi, tentu menjadi barometer penting dalam melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan berbagai kebutuhan bagi anak-anak yang merupakan generasi penerus.
“Karenanya, saya mengajak bapak dan ibu sekalian untuk bisa membangun komitmen yang sama dengan memberikan masukan-masukan konstruktif sehingga dihasilkan suatu rumusan strategis, baik itu kebijakan maupun regulasi untuk tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPD Banda Aceh 2023-2026,” ajak Bakri Siddiq.
Baca juga: KPK Jegal Irwandi Yusuf Plesiran ke Luar Negeri
Sementara itu, Ketua Panitia Musrena yang juga Kabid Litbang dan Program Bappeda Mahdani mengatakan kegiatan tersebut merupakan inisiasi Pemko Banda Aceh yang telah digelar sejak 2007.
Lanjutnya, musrena merupakan wadah komunikasi langsung bagi kaum perempuan, anak, dan disabilitas untuk memberikan masukan terhadap rencana pembangunan, dikarenakan pada musyawarah tingkat gampong dan kecamatan masih cenderung mengusulkan mengenai pembangunan fisik dan sektor ekonomi.
“Sehingga perlu dibahas secara intens terkait pembangunan non fisik dan sosial agar perencanaan pembangunan kota dapat menghasilkan pembangunan yang inklusif dan tepat sasaran,” kata Mahdani.
Baca juga: Yuk ke Sabang Nikmati Wisata Bawah Laut Kelas Dunia
Dikatakannya, musrena merupakan proses perencanaan yang tidak terpisahkan dari musrenbang agar perempuan dan anak serta penyandang disabilitas dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan kota.
“Tujuan kita gelar forum ini untuk menghimpun aspirasi dan membahas permasalahan sesuai dengan kebutuhan kaum perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sehingga terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan Kota Banda Aceh,” ujarnya.
Kegiatan musrena yang juga dihadiri para anggota DPRK dan jajaran pejabat Pemko Banda Aceh ini diakhiri dengan sesi penyampai materi yang disampaikan Kepala Bappeda dan dari unsur DP3AP2KB Banda Aceh.
Kemudian juga diberi kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan usulan dan pandangan yang diwakili Balee Inong, forum anak, dan kelompok disabilitas yang ada di Banda Aceh.[]
