JAKARTA – Pemerintah Pusat bakal menggelontorkan dana alokasi khusu (DAK) 2023 Rp 37,4 miliar, plus APBN Rp 10,5 sehingga totalnya mencapai Rp 47,9 miliar untuk pembangunan infrastruktur di Ibukota Provinsi Aceh.
Dana itu didapat setelah Penjabat (Pj) Wali Kota Banda Aceh, Bakri Siddiq, menyambangi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Jumat (7/10/2022) lalu.
Kunjungan dinasnya kali ini untuk mem-follow up usulan sejumlah program pembangunan yang telah ia sampaikan sebelumnya kepada Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR.
Di sana, Bakri Siddiq yang datang bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jalaluddin dan Kadis PUPR M Yasir, diterima oleh Kasubdit Wilayah I Direktorat Pembangunan Jembatan Tabrani dan Kasubdit Wilayah III Direktorat Pembangunan Jalan Zusnan Asraf Wahab.
Menurut Bakri, dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur air minum, sanitasi, perumahan dan permukiman, hingga jalan.
Adapun sejumlah proyek akan dimulai pengerjaannya tahun depan, di antaranya pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah air bersih senilai Rp 5,4 miliar dan pembangunan IPAL Skala Permukiman beserta Rehabilitasi IPLT Gampong Jawa senilai Rp 8,2 miliar.
Kemudian pembangunan dan rehab rumah masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 135 unit, pembangunan jalan lingkungan sepanjang 2,1 kilometer, dan drainase lingkungan 4,4 kilometer. “Total anggarannya mencapai Rp 12,7 miliar,” kata Bakri.
“Bukan hanya itu, kita juga akan melakukan penanganan long segment tehadap Jalan Hasan Saleh di kawasan Neusu, mulai dari Simpang Lamlagang hingga Lapangan Jasdam. Dengan anggaran Rp 11,1 miliar, akan kita rekonstruksi jalan yang sudah mulai crowded itu.”
Kata Bakri, total kebutuhan dana yang telah disetujui pusat untuk pembangunan infrastruktur dimaksud Rp 37,4 miliar lebih. “Alhamdulillah ini patut kita syukuri, karena memang ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam jangka pendek,” katanya.
Tak berhenti sampai di situ, Bakri juga telah menyampaikan beberapa usulan program lainnya kepada pemerintah pusat. “Insyaallah Banda Aceh Outer Ring Road akan dilanjutkan pembangunannya. Begitu juga dengan proyek Flyover Pango.”
“Termasuk penataan pinggiran Krueng Aceh mulai dari Jembatan Pante Pirak hingga Jembatan Peunayong. Ini semua telah masuk dalam rencana umum Kementerian PUPR pada 2025 mendatang,” katanya.
Sebelumnya pada momen yang lain, Bakri dan rombongan juga telah bertemu dengan Direktur Pembangunan Jembatan Ditjen Bina Marga, Yudha Handita Panjiriawan. “Kita meminta pelebaran Jalan Sultan Iskandar Muda, tepatnya mulai dari jembatan setelah Simpang Empat Punge hingga samping rumah Pangdam ke arah Blang Padang.”
Titik ruas jalan nasional tersebut, katanya, terlalu sempit sehingga selama ini sering terjadi kemacetan. “Permintaan itu pun langsung disahuti dan akan dikerjakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh tahun depan dengan menggunakan APBN. Nominal pelebaran jalan beserta jembatan itu Rp 10,5 miliar,” ungkap Bakri.[]
