PDIP menilai mengganti menteri berkinerja buruk tak selalu tepat.
JAKARTA — Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR Bambang Wuryanto menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengingatkan jajaran menterinya di tengah krisis saat ini. Menurutnya, inilah alasan kenapa dalam menunjuk menteri itu membutuhkan ketelitian.
“Kalau kita orang yang tidak biasa menangani masalah begitu ada masalah, geragap, bingung, gelagapan. Tetapi juga jangan langsung prat pret, ini (menunjuk menteri) juga butuh ketelitian,” ujar Bambang saat ditemui di ruangannya, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/4/2022).
Ketelitian terhadap rekam jejak diperlukan dalam menunjuk menteri-menteri teknis, seperti Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM). Pasalnya, menteri teknis membutuhkan waktu untuk mempelajari tugasnya di bidang tersebut.
“Karena orang yang duduk di situ harus belajar dulu, orang jadi menteri kan harus belajar dulu itu butuh waktu belajar,” ujar Bambang.
Kendati demikian, ia menilai bahwa mengganti menteri yang memiliki kinerja buruk juga bukan sesuatu yang tepat. Menurutnya, peringatan Jokowi merupakan bentuk evaluasinya kepada para pembantunya di kabinet.
“Anggaplah menteri teknis itu yang seperti apa? Pak PUPR menteri teknis, Perhubungan teknis, ESDM teknis, karena ada SKK Migas itu kementerian teknis. Anda tidak bisa mengganti cepat orang,” ujar Bambang.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajaran menterinya memiliki sense of crisis dan sensitif terhadap berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat saat ini, seperti kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan energi. Ia juga meminta agar jajarannya menjelaskan situasi global yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga barang termasuk minyak goreng dan Pertamax.
“Seluruh yang hadir di sini anggota kabinet, kepada semua menteri, kepala lembaga agar kebijakan yang diambil itu tepat. Sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis. Harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan rakyat,” ujar Jokowi.
Ia kemudian menyindir Menteri Perdagangan yang tak memberikan penjelasan apapun terkait kenaikan harga minyak goreng yang sudah terjadi selama empat bulan terakhir ini. “Tidak ada statement, tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah empat bulan tidak ada penjelasan apa-apa kenapa ini terjadi,” kata dia.
Sumber: Republika
