BANDA ACEH – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M. Tito Karnavian, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh memperbaiki manajemen anggaran dan belanja modal, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kesejahteraan rakyat.
“Saya melihat bahwa itu kesempatan untuk memperbaiki manajemen yang ada di sistem pemerintahan politik pemerintahan Aceh dalam rangka untuk perbaikan Aceh sendiri. Kita harus kembali pada spirit pada saat negara ini dibangun. Semua negara dibangun menurut filsuf Prancis teori pembentukan negara. Negara lahir untuk menciptakan keadilan,” kata Mendagri Tito melalui keterangan tertulisnya, usai Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah di Gedung Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Kamis (22/12/2022).
Seperti dilansir laman Kemendagri, Kamis (22/12/2022) Mendagri Tito memberikan contoh sebuah lembaga internasional yang memiliki proporsi 85 persen anggaran untuk program yang berkaitan dengan masyarakat.
Sedangkan 14 persen untuk program mencari pendapatan lain, serta hanya 1 persen yang digunakan untuk belanja pegawai dan administrasi.
“Sehingga impact-nya dari dana itu besar kepada masyarakat. Nah kita kebalik-balik, termasuk di Aceh kebalik semua. Akibatnya apa? Rakyat masyarakat kita banyak yang ingin menjadi pegawai negeri, pegawai negeri menjadi bertumpuk,” ujarnya.
Tito menegaskan, tidak melarang generasi muda untuk menjadi pegawai negeri, tetapi kepala daerah harus mendorong mindset masyarakat untuk menjadi wirausahawan, karena Aceh memiliki sumber daya alam yang luar biasa.
Langkah tersebut dapat mendorong terciptanya lapangan kerja baru.
“Bangun mereka untuk diberikan kemampuan-kemampuan agar mereka bisa menjadi membuka lapangan pekerjaan baru,” tuturnya.
Apalagi, ungkap Mendagri Tito, Aceh memiliki total anggaran nomor lima terbesar di Indonesia. Total anggaran Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Aceh dari 2008 sampai 2022 mencapai lebih dari Rp95 triliun.
Dana tersebut harus memberikan dampak yang besar bagi masyarakat Aceh, terutama daerah-daerah di Provinsi Aceh yang memiliki banyak penduduk miskin.
Tito menekankan, kepala daerah agar membenahi manajemen anggarannya, terutama bagi para penjabat (Pj) kepala daerah di Provinsi Aceh.
“Saya minta pada frekuensi yang sama untuk bisa memperbaiki manajemen yang ada, menaikkan PAD, dan kemudian mendorong anak-anak muda ini supaya mereka berwiraswasta, berwirausaha. Upaya-upaya untuk membangun UMKM, harus dibuat kebijakan yang mudah, dipermudah. Kemudian ada insentif-insentif untuk memberikan bantuan kepada mereka,” katanya.[]
