KPK sedang menyidik dugaan suap Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin kepada auditor BPK.
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pentingnya peran auditor dalam pengentasan pidana rasuah. Hal tersebut disampaikan berkenaan dengan dugaan suap yang dilakukan Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat.
“Lembaga audit, badan pemeriksa, akuntan dan auditor baik pada internal sektor publik maupun auditor swasta memainkan peran kunci dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi,” kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangan, Ahad (1/5/2022).
Dia mengatakan, audit sebagai elemen sentral dalam sistem akuntabilitas dan integritas. Ipi melanjutkan, kasus suap kepada auditor terkait pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah atau kementerian bukan kali ini saja ditangani oleh KPK.
Sebelumnya, KPK juga telah memproses perkara suap kepada auditor, di antaranya yaitu terkait pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kota Bekasi Tahun 2009, suap terkait laporan keuangan Kota Tomohon agar mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), suap terkait pemberian opini WTP di Kemendes PDTT Tahun Anggaran 2016 dan suap terkait Proyek Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017-2018.
Kasus-kasus tersebut bermula dari pemeriksaan auditor adanya penyelewengan anggaran pada Direktorat SPAM Kementerian PUPR. Ipi mengatakan, modus yang dilakukan antara lain dengan memanipulasi hasil temuan audit atau praktik transaksional dalam penerbitan opini WTP/WDP.
“Opini WTP masih dijadikan cara untuk mendongkrak citra kepala daerah sebagai modal pencalonan kembali,” katanya.
KPK mendorong isu penguatan peran audit dalam pemberantasan korupsi sebagai satu dari empat isu prioritas yang dibahas dalam forum Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20 mengingat pentingnya peran auditor dan lembaga audit dalam pemberantasan korupsi.
Ipi menjelaskan, melalui isu prioritas ini, KPK mendorong pemberdayaan badan audit sektor publik dan swasta untuk berperan nyata dalam pemberantasan korupsi. Antara lain dengan memperkuat kapasitas badan pemeriksa dan auditor dalam mengidentifikasi, mencegah, dan melaporkan korupsi.
Sumber: Republika
