Banda Aceh – Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana mendesak pemerintah menetapkan bencana ekologis yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah Sumatra sebagai bencana nasional. Desakan tersebut disampaikan dalam pernyataan sikap memperingati satu tahun bencana ekologis yang terjadi pada akhir November 2025.
Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana, Resqi, mengatakan hingga satu tahun setelah bencana terjadi, masih banyak persoalan pemulihan yang belum diselesaikan pemerintah.
Sejumlah kebutuhan mendasar para penyintas, mulai dari pembangunan hunian tetap, pemulihan sungai, relokasi warga dari zona merah hingga pemulihan lahan pertanian dan perkebunan, belum mendapatkan kepastian.
“Setahun kemudian, pertanyaan paling sederhana dari para korban masih belum dijawab oleh negara. Kapan sungai kembali normal? Di mana hunian tetap akan dibangun? Ke mana warga zona merah akan dipindahkan? Kapan sawah dan kebun, tempat mereka menggantungkan hidup, bisa kembali digarap?” ujar Resqi dalam pernyataan sikap koalisi di Banda Aceh, Kamis (19/11/2026).
Menurut Resqi, persoalan pemulihan tersebut semakin memprihatinkan karena bencana kembali terjadi di sejumlah wilayah Aceh sepanjang November 2026.
Berdasarkan catatan koalisi, terdapat 13 kejadian bencana selama November 2026. Di antaranya rumah hanyut di Gayo Lues, tanggul darurat Krueng Meureudu kembali jebol hingga merendam 17 desa di Pidie Jaya, jembatan darurat ambruk di Aceh Tengah, serta ratusan warga Aceh Tamiang kembali mengungsi.
Dari berbagai kejadian tersebut, sebanyak 37.566 jiwa terdampak. Koalisi menilai kondisi itu menunjukkan bahwa upaya pemulihan dan mitigasi bencana belum berjalan sebagaimana mestinya.
“Mereka bukan sekadar angka. Mereka adalah ibu, anak, petani, dan nelayan yang kehilangan rasa aman di tanah sendiri,” kata Resqi.
Koalisi juga menilai bencana yang terjadi tidak semata-mata disebabkan faktor alam, tetapi berkaitan dengan kebijakan pengelolaan lingkungan yang dinilai mengabaikan daya dukung ekosistem.
Dalam pernyataan tersebut, koalisi menyebut sebelum bencana melanda, sebanyak 20 daerah aliran sungai (DAS) di Aceh telah berada dalam kondisi kritis. Situasi itu diperparah dengan kehilangan 39.687 hektare hutan sepanjang 2025 atau meningkat sekitar 274 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Koalisi mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai lebih banyak berfokus pada pembangunan bronjong di wilayah hilir, sementara kerusakan kawasan hulu belum ditangani secara menyeluruh.
“Namun yang dilakukan negara hanyalah membangun bronjong di hilir, sementara hulu yang rusak terus dibiarkan. Itu bukan pemulihan, itu tambal sulam atas kegagalan dan ketidakberdayaan mereka dalam mengelola negara,” demikian pernyataan koalisi.
Selain persoalan lingkungan, koalisi turut menyoroti klaim anggaran penanganan bencana sebesar Rp100 triliun yang dinilai belum disampaikan secara transparan kepada publik. Mereka mempertanyakan kejelasan pos anggaran, alokasi, realisasi, serta sumber pendanaan yang digunakan untuk pemulihan bencana.
Koalisi meminta Pemerintah Aceh berani menyampaikan secara terbuka apabila kapasitas daerah tidak mencukupi untuk menangani pemulihan bencana. Menurut mereka, pengusulan status bencana nasional bukanlah bentuk kegagalan, melainkan langkah untuk memastikan keselamatan masyarakat.
“Kepada Pemerintah Aceh, apabila tidak mampu, angkatlah bendera putih dan minta bencana ini ditetapkan sebagai bencana nasional. Itu bukan aib, itu keberanian menyelamatkan rakyat. Karena pada akhirnya keselamatan korban harus berada di atas gengsi dan kepentingan politik,” tegas Resqi.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan pada 19 November 2026, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana mengajukan delapan tuntutan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh.
Pertama, menetapkan bencana ekologis Aceh-Sumatra sebagai bencana nasional. Kedua, menyatakan secara terbuka bahwa kapasitas Pemerintah Aceh tidak cukup untuk memulihkan bencana tersebut. Ketiga, segera mengusulkan penetapan bencana nasional kepada Pemerintah Pusat.
Keempat, mempercepat pemulihan korban yang mencakup tempat tinggal, layanan dasar, infrastruktur, dan mata pencaharian. Kelima, memulihkan hutan, daerah aliran sungai, serta kawasan hulu secara menyeluruh.
Keenam, mengaudit dan mengevaluasi seluruh izin pertambangan, baik legal maupun ilegal, perkebunan, serta pemanfaatan kawasan hutan. Ketujuh, menindak tegas pihak-pihak yang merusak lingkungan. Kedelapan, membuka anggaran penanganan bencana secara transparan berdasarkan alokasi, realisasi, kebutuhan, dan sumber dananya.
Koalisi menegaskan bahwa pemulihan bencana tidak cukup hanya diukur melalui angka dan persentase realisasi anggaran, tetapi harus diwujudkan melalui penyelesaian persoalan yang dihadapi langsung oleh para penyintas.[]








