BANDA ACEH – Kedatangan manusia perahu ke daratan tanah Aceh kerap menuai berbagai macam polemik. Mulai dari tempat penampungan hingga perdagangan manusia (human trafficking).
Tahun 2023 tercatat 4 gelombang etnis Rohingya mendarat di Aceh, 184 orang di Aceh Besar, 22 orang di Aceh Barat Daya, 50 orang di Aceh Besar, terakhir 184 orang di Aceh Timur.
Baca juga: Sun Plaza dan DD Waspada Gelar Buka Bersama Yatim
Kedatangan para pengungsi Rohingya ke Aceh tidak lepas dari sindikat perdagangan manusia. Seperti yang baru-baru ini terjadi pengungkapan kasus penangkapan 12 orang etnis Rohingya yang melarikan diri dari Kamp penampungan UPTD Dinas Sosial Aceh di Ladong.
Pihak Kepolisian berhasil menggagalkan dengan menangkap satu orang terduga agen asal myanmar yang berasal dari Kamp pengungsian di Medan, dan satu orang mopen asal Samalanga Bireun.
Koordinator Monitoring dan Evaluasi Yayasan Geutanyoe, Iskandar Dewantara berharap penegak hukum untuk lebih serius dalam mengungkap kasus perdagangan orang etnis Rohingya.
Baca juga: 681 Peserta SNBP Lulus di UIN Ar-Raniry
“Kalau kita lihat mekanisme dan bentuk selama ini jika rohingya masuk ke Aceh, itu tidak terjadi dengan sendirinya, namun ada jaringan dan jaringan itulah yang perlu diungkap secara terbuka,” ucapnya, Rabu (29/3/2023).
Ia juga mengatakan agar tidak membiarkan para pelaku meraup keuntungan dari penyeludupan, tetapi beban pengungsi dilimpahkan kepada pemerintah Indonesia.
Iskandar menjelaskan, negara memiliki kekuatan dan alat untuk melacak para pelaku Human Trafficking dan hubungan antar negara sangat penting dalam menindak pelaku yang dianggap memiliki koneksi lintas global.
“Kita paham bahwa aparat penegak hukum punya alat untuk melacak, apabila itu komunikasi lintas negara, maka bisa di komunikasikan dengan negara dimana pelaku itu berada dan dilakukan dengan pengungkapan fakta,” ucap Iskandar.
Iskandar menekankan, permasalahan Etnis Rohingya ini tidak serta merta tugas utama negara Indonesia, negara Myanmar juga harus bertanggung jawab atas hal ini, tidak serta merta lepas tangan.
Ia mengungkapkan kekecewaanya terhadap negara lain yang menutup mata atas kasus yang menimpa para pengungsi Rohingya.
“Kita sebagai anak bangsa sebenarnya sangat kecewa dengan beban ini. seakan akan indonesia tidak mau menanggung dan menerima para pengungsi tersebut.vHarusnya negara lain mengapresiasi negara Indonesia. Beban ini tidak hanya menjadi beban negara Indonesia saja,” tuturnya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Iskandar Alfarlaky menjelaskan pemerintah Aceh sudah melaporkan ke Menkopolhukam dan Satgas PPLN pusat terkait TPPO perdagangan manusia etnis Rohingya.
“Terkait kasus perdagangan manusia Etnis Rohingya ini sudah kita laporkan ke pemerintah pusat, hal ini terus kita dorong agar dilakukan upaya penegakan hukum sebagai efek jera,” kata Iskandar Alfarlaky (27/3).
Anggota DPRA itu juga menjelaskan modus operasi yang di lakukan pelaku berbagai macam, seperti modus penjemputan yang dilakukan oleh orang diluar kamp penampungan, pelaku berkomunikasi dengan agen lalu dilakukan penjemputan dengan mobil angkutan umum, kemudian diseludupkan ke Tanjung Balai dan akan dibawa dengan kapal laut menuju Malaysia.
Ia juga meminta pemerintah pusat agar para pengungsi Rohingya yang ada di kamp penampungan di Aceh segera di pindahkan ke kamp Penampungan Penampungan Luar Negeri (PPLN) yang berada di Pekanbaru.
“Dalam waktu dekat ini, 220 etnis Rohingya yang selama ini di tampung di Aceh akan di evakuasi ke penampungan pengungsi di Pekanbaru,” kata Anggota DPRA tersebut.[]
