Jakarta – Wakil Presiden Republik Indonesia ke 10 dan 12 yang juga merupakan Tokoh Perdamaian Aceh Jusuf Kalla menyoroti kerusuhan yang terjadi di Banda Aceh bersamaan dengan peringatan 21 tahun perdamaian Aceh. JK menilai peristiwa tersebut bukan mencerminkan keinginan mayoritas masyarakat Aceh yang selama ini menikmati kondisi damai pascaperjanjian Helsinki.
JK mengatakan, peringatan 21 tahun perdamaian Aceh yang jatuh pada 15 Agustus 2026 seharusnya menjadi momentum mengenang keberhasilan penyelesaian konflik panjang melalui jalur damai. “Awalnya itu sebenarnya peringatan ke-21. Kebetulan MoU Helsinki ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005, sekarang sudah 21 tahun. Diperingati dengan doa dan zikir di Masjid Baiturrahman,” ujar Jusuf Kalla kepada wartawan di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu sore (15/8/2026).
Namun, menurut JK, situasi kemudian berkembang setelah muncul aksi demonstrasi dan pengibaran bendera tertentu yang memicu perhatian aparat keamanan. Ia menyebut aparat TNI dan Polri berupaya mencegah agar kondisi tidak berkembang menjadi konflik terbuka.
“Keamanan, polisi dan TNI tentu menolak atau berusaha agar tidak terjadi kerusuhan dan apalagi pengibaran bendera. Tidak terjadi konflik,” katanya.
Selain itu, JK juga menyoroti kondisi saat kejadian berlangsung, ketika sejumlah tokoh utama Aceh tidak berada di Banda Aceh. Gubernur Aceh Muzakir Manaf disebut sedang berada di Kuala Lumpur untuk menjalani pengobatan, sementara Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud juga menjalani pengobatan di Penang.
“Jadi hampir tidak ada pimpinan yang berpengaruh berada di Banda Aceh pada saat ini. Hanya wakil gubernur dan tentu pihak kepolisian,” kata Kalla.
Menurut JK, selama dua dekade terakhir kepemimpinan Aceh banyak diisi oleh tokoh-tokoh yang berasal dari mantan kelompok yang terlibat dalam konflik dan kemudian dipilih secara demokratis oleh masyarakat. Pemerintah pusat, kata dia, menghormati pilihan tersebut sebagai bagian dari proses demokrasi.
“Namun mungkin ada ketidakpuasan dalam hal ini, maka terjadilah kejadian tadi,” ujarnya.
Meski demikian, JK menegaskan aksi tersebut tidak mewakili suara mayoritas masyarakat Aceh yang menginginkan perdamaian. Ia mengingatkan bahwa perdamaian telah membawa banyak perubahan positif bagi Aceh.
“Rakyat Aceh selalu ingin damai dibanding dengan kejadian pada konflik itu. Perdamaian ini telah membawa kemajuan, ekonomi masyarakat berkembang lebih baik, kebebasan, pendidikan, dan sosial jauh lebih baik dibanding sebelumnya,” jelasnya.
JK juga menyebut, dari berbagai pernyataan yang muncul, tidak terlihat adanya penolakan terhadap pemerintah pusat. Menurutnya, persoalan lebih mengarah pada ketidakpuasan terhadap kelompok atau pemimpin di tingkat lokal.
“Tidak ada yang mengarah ketidaksenangan kepada pemerintah pusat, tapi ketidaksenangan kepada yang memimpin mereka sendiri. Itu yang terjadi,” katanya.
Karena itu, JK berharap masyarakat Aceh dapat mengambil pelajaran dari perjalanan perdamaian selama 21 tahun terakhir. Menurutnya, berbagai hak dan dukungan pemerintah melalui dana otonomi khusus telah memberikan manfaat besar bagi pembangunan Aceh.
“Ini masa di mana otonomi khusus telah diberlakukan dibanding daerah lain. Ada dana otsus, dana ekonomi, dan hak-hak yang diperoleh jauh lebih baik dibanding banyak daerah,” ujar JK.
JK pun mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh menjaga stabilitas dan tidak mengorbankan kemajuan yang telah dicapai selama dua dekade terakhir akibat konflik baru. “Yang penting masyarakat memahami bahwa perdamaian telah membawa kemajuan dan kesejahteraan. Jangan sampai apa yang sudah dicapai selama 21 tahun ini terganggu,” ucap dia. [Republika]
