BANDA ACEH – Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Aceh, Ridwan Hadi, menilai kritikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Aceh, Fadhlullah terhadap kinerja Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki sudah benar sesuai tugas dan fungsi Partai Politik.
Menurutnya, dalam sebuah negara demokrasi seperti ini, tugas pokok dan fungsi partai politik salah satunya adalah harus menjadi mitra pemerintah.
“Jadi sebagai mitra pemerintah itu adalah dengan cara mengkritisi kerja-kerja pemerintahan demi tujuan bagaimana menyelenggarakan Pemerintahan ini dengan baik dan benar. Dan itulah salah satu tugas partai politik,” kata Ridwan dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/2/2023).
Karena itu, Ridwan menilai kritik yang dilakukan Ketua Partai Gerindra Aceh itu sudah benar dan tepat sesuai dengan tupoksi partai politik.
“Selayaknya bapak Gubernur Aceh harus menganggap bahwa ini sebuah masukkan yang harus ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan kinerja dan menjalankan roda pemerintahan,” katanya.
Ia menyampaikan, dalam menjalankan roda pemerintahan itu perlu adanya masukkan, saran dan kritikan, baik dari masyarakat maupun mitra pemerintah itu sendiri untuk mengontrol serta mengawasi kebijakan pemerintah demi membangun Aceh ke arah yang lebih baik.
“Mestinya kritikan tersebut ditanggapi dengan positif. Dengan membangun kerjasama kembali, mencari solusi dan jalan keluar terhadap kritikan yang sudah dilakukan untuk masa depan Aceh yang lebih baik dan juga untuk keberlangsung proses demokrasi di bumi serambi mekkah ini,” tuturnya.
Ridwan berharap pemerintah lebih bijak dan tenang dalam menyikapi masukkan, saran dan kritikan. Sebagai negara Demokrasi seharusnya apapun bentuk masukkan, saran dan kritikan dapat dipelajari dan dipahami hingga menjadi evaluasi kinerja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan menuju Good Goverment.
“Untuk itu ciptakanlah nuansa demokratis yang lebih adem, sehingga unek-unek masyarakat juga tercurahkan. Jangan bangun debatable, tapi bangunlah komunikasi yang lebih adem dan baik,” tutupnya.
Sebelumnya, seperti diberitakan serambinews pada Sabtu 4 Februari 2023 kemarin, Ketua DPD Partai Gerindra Aceh, Fadhlullah mengkritik keras kinerja Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki yang sudah tujuh bulan menjabat atau sejak 6 Juli 2022. Pria yang akrab disapa Dek Fad menilai selama menjabat Pj Gubernur Aceh, tidak ada keberhasilan pembangunan yang ditunjuk oleh Achmad Marzuki.
“Mungkin suatu hari kami akan menarik dukungan terhadap Pj Gubernur Aceh karena tidak bisa membawa manfaat bagi Aceh,” kata Dek Fad.
“Selama beliau menjabat saat ini tidak ada keberhasilan yang dibawa. Kemiskinan terus meningkat. Kami Gerindra tidak sepakat dengan visi misi Pj Gubernur,” tambahnya.
Dek Fad yang merupakan anggota DPR RI mengungkapkan bahwa saat ini Provinsi Aceh sedang krisis kepemimpinan.
Dari semua unsur forkopimda Aceh, seperti Kapolda, Pangdam, Kajati semua berasal dari luar Aceh, termasuk Pj Gubernur Aceh.
Padahal Aceh memiliki kekhususan dan keistimewaan dalam memberikan rekomendasi untuk pejabat vertikal yang bertugas di Aceh.
“Tapi pusat selalu mengabaikannya,” demikian Ketua DPD Partai Gerindra Aceh. []
