Kemendagri mengingatkan pemda agar meningkatkan realisasi APBD TA 2022.
JAKARTA — Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Keuda Kemendagri) Agus Fatoni mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar meningkatkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (APBD TA) 2022. Pemda perlu memberikan perhatian menyeluruh untuk memacu realisasi anggaran, baik pendapatan maupun belanja.
“Ini sudah April, dan bulan April sudah mau berakhir. Perlu menjadi perhatian daerah untuk memacu realisasi anggaran, baik pendapatan maupun belanja,” ujar Fatoni dalam siaran pers, akhir pekan lalu.
Menurut dia, capaian angka dalam tren realisasi pendapatan daerah dari tahun ke tahun atau year on year, pada akhir Maret setiap tahunnya cenderung fluktuatif. Misalnya, pada Maret 2020 rata-rata realisasi APBD sebesar 16,29 persen, sedangkan pada Maret 2021 rata-rata realisasi APBD sebesar 16,08 persen.
Fatoni menjelaskan, posisi realisasi pendapatan dalam APBD TA 2022 per 31 Maret 2022 rata-rata sebesar Rp150,73 triliun atau 14,39 persen. Provinsi dengan realisasi pendapatan APBD tertinggi per Maret 2022, yakni Belitung, Bali, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kalimantan Barat.
Sementara, untuk kabupaten dengan realisasi pendapatan tertinggi, antara lain Jembrana, Kulon Progo, Pati, Magetan, Kolaka Utara, Klungkung, Kepulauan Mentawai, Tulungagung, Tanah Datar, dan Wonogiri. Kemudian, untuk kota yaitu Magelang, Kediri, Padang Panjang, Denpasar, Bogor, Batu, Kendari, Ternate, Tasikmalaya, dan Madiun.
Selain itu, lanjut Fatoni, realisasi belanja daerah dari tahun ke tahun juga mengalami capaian yang beragam. Misalnya, pada Maret 2020 rata-rata realisasi belanja APBD sebesar 10,05 persen, sedangkan pada Maret 2021 rata-rata realisasinya sebesar 9,09 persen.
Posisi realisasi belanja dalam APBD TA 2022 per 31 Maret 2022 rata-rata sebesar Rp 82,35 triliun atau 5,70 persen. Provinsi yang realisasi belanjanya tertinggi, antara lain Kalimantan Selatan, Bengkulu, Banten, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua, Jawa Barat, Gorontalo, Bali, dan Jawa Tengah.
Sementara untuk kabupaten dengan realisasi belanja tertinggi di antaranya, Hulu Sungai Utara, Tulungagung, Pulau Morotai, Kulon Progo, Pati, Kolaka Utara, Pangandaran, Bantul, Banjarnegara, dan Bireun. Kemudian, untuk kota, yakni Sukabumi, Denpasar, Bandar Lampung, Ternate, Prabumulih, Metro, Banda Aceh, Yogyakarta, Gunung Sitoli, dan Blitar.
“Kita perlu terus mencermati realisasi belanja dan pendapatan ini agar kita mendapatkan basis data yang cukup, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah percepatan,” kata Fatoni.
Sumber: Republika
