Rabu, November 18, 2026
  • Login
Lensakita.com
Advertisement
  • DAERAH
  • NASIONAL
  • DUNIA
  • OLAH RAGA
  • BOLA
  • FOTO
  • LIFESTYLE
  • LINGKUNGAN
  • FEATURE
  • EDUKASI
  • DPRA
No Result
View All Result
Lensakita.com
  • DAERAH
  • NASIONAL
  • DUNIA
  • OLAH RAGA
  • BOLA
  • FOTO
  • LIFESTYLE
  • LINGKUNGAN
  • FEATURE
  • EDUKASI
  • DPRA
No Result
View All Result
Lensakita.com
No Result
View All Result
Home DAERAH

Hutan Mangrove di Pesisir Timur Aceh Rusak Akibat Perambahan

Redaksi Oleh Redaksi
Senin (04/11/2024) - 14:37 WIB
in DAERAH
0
Hutan Mangrove di Pesisir Timur Aceh Rusak Akibat Perambahan

#image_title

 

  • Hutan mangrove di pantai timur Aceh terus mengalami kerusakan akibat perambahan untuk dijadikan tambak dan permukiman.
  • Peta Mangrove Nasional [PMN] 2021 menunjukkan, hutan mangrove tersisa di pantai timur Aceh, yaitu di Kabupaten Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan Kota Langsa, luasnya hanya 22.204 hektar.
  • Koalisi Selamatkan Lahan dan Hutan Aceh [KSLHA] mendesak Pemerintah Aceh menolak segala bentuk perizinan baru di kawasan hutan mangrove di Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang.
  • Kota Langsa yang telah mengelola hutan mangrove secara berkelanjutan, yaitu melalui kegiatan ekowisata hutan mangrove di Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat.

 

Hutan mangrove di pantai timur Aceh terus mengalami kerusakan akibat perambahan untuk dijadikan tambak dan permukiman.

Peta Mangrove Nasional [PMN] 2021 menunjukkan, hutan mangrove tersisa di pantai timur Aceh, yaitu di Kabupaten Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan Kota Langsa, luasnya hanya 22.204 hektar.

Dari jumlah itu, 7.781 hektar berstatus hutan lindung, 13.655 hektar hutan produksi, dan 767 hektar hutan konservasi.

“Perizinan hak pengusahaan hutan [HPH] yang diberikan kepada perusahaan, mengakibatkan terjadinya degradasi dan alih fungsi lahan menjadi kawasan budidaya perikanan dan perkebunan,” terang Yusmadi, Direktur Aceh Wetland Foundation [AWF], Kamis [31/10/2024].

Eksploitasi dilakukan PT Selat Malaka [20.000 hektar], PT Kalindi Langsa [12.000 hektar], PT. Narindu, dan PT. Inhutani III dalam rentang waktu 1971-1991.

“Pemerintah perlu meminta pertanggungjawaban perusahaan tersebut atas kewajiban pemulihan hutan.”

Foto: Hijaunya Hutan Mangrove Kuala Langsa

 

Hutan Mangrove Kota Langsa yang dikelola untuk tujuan ekowisata. Foto drone: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia

 

Di Aceh Timur, saat ini sekitar 6.095 hektar mangrove dikelola KSU Bina Meupakat dan KSU Flora Potensi [6.200 hektar]. Keduanya mendapat izin usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan [IUPHKm] dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Di Aceh Tamiang, PT Bakau Bina Usaha [BBU] menguasai 9.532 hektar.

“Sebagian besar lahan konsesi perusahaan, masuk kawasan hutan lindung. Pemerintah harus meninjau kembali izinnya.”

Menurut Yusmadi, proyek pemanfaatan hutan mangrove telah menyebabkan terjadinya perubahan luas tutupan hutan mangrove. Perambahan untuk pembukaan tambak di tiga wilayah ini mencapai 12.517 hektar.

“Tambak di kawasan hutan lindung mencapai 5.021 hektar dan di hutan produksi sekitar 7.496 hektar,” jelasnya.

Baca: Hutan Mangrove di Aceh Tamiang Rusak, Begini Kondisinya

 

Hutan Mangrove Kuala Langsa ini luasnya 8 ribu hektar. Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia

 

Mangrove Kuala Langsa

Said Zainal, Divisi Hukum dan Kebijakan Koalisi Selamatkan Lahan dan Hutan Aceh mengatakan, alih-alih memperbaiki hutan yang rusak, pemerintah lebih memilih memberikan izin konsesi kepada korporasi.

“Hal ini sangat bertentangan dengan kebijakan nasional “Indonesia’s FOLU Net Sink 2030” yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. Tujuannya, mencapai net zero emission sektor kehutanan dan lahan pada 2030,” terangnya, Kamis [31/10/2024].

Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh pada 29 Juni 2024, menunjukkan terdapat satu perusahaan yang dalam proses perizinan berusaha pemanfaatan hutan [PBPH] di pantai timur Aceh.

“PT Barisan Pemuda Nusantara mengajukan lahan mangrove seluas 2.949 hektar.”

Baca: Penting Bagi Kehidupan, Harusnya Mangrove Tidak Dirusak

 

Hutan Mangrove Kota Langsa yang dikelola berkelanjutan. Foto drone: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia

 

Menurut Said, perusahaan ini adalah entitas bisnis atau badan usaha yang berorientasi profit dan komersialisasi hasil hutan. Bukan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Sejarah mencatat, pengelolaan hutan secara sepihak kerap mengabaikan hak-hak masyarakat lokal/adat.

“Tujuan komersialisasi hutan juga bertolak belakang dengan sikap dan semangat yang dibangun masyarakat adat di Langsa, yaitu mengelola hutan sesuai skema perhutanan sosial.”

Said menambahkan, Koalisi Selamatkan Lahan dan Hutan Aceh [KSLHA] mendesak Pemerintah Aceh menolak segala bentuk perizinan baru di kawasan hutan mangrove di Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang.

“Sejauh ini, hanya Kota Langsa yang telah mengelola hutan mangrove secara berkelanjutan, yaitu melalui kegiatan ekowisata hutan mangrove di Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat,” jelasnya.

Baca juga: 7 Fakta Penting Mangrove yang Harus Anda Ketahui

 

Hutan mangrove yang sangat penting memberikan jasa lingkungan. Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia

 

Pemanfaatan Karbon dan Jasa Lingkungan

Selain mengelola ekowisata, Pemerintah Kota Langsa, pada 21 Februari 2024, telah bekerja sama dengan PT Pembangunan Aceh [PEMA], perusahaan milik Pemerintah Provinsi Aceh, untuk pengelolaan dan pemanfaatan karbon serta jasa lingkungan hutan mangrove.

Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (PEMA) Perseroda, Ali Mulyagusdin menyatakan, kesepakatan berlaku untuk dua tahun ke depan.

“PEMA menjamin terselenggaranya program pembangunan terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh,” ujarnya, dikutip dari situs Pemerintah Aceh.

Menurut Ali, berdasarkan Perpres No. 98 Tahun 2021, penyelenggaraan mitigasi perubahan iklim yang terkait karbon salah satunya adalah sektor kehutanan.

“Cadangan karbon di hutan mangrove Langsa seluas 4.963 hektar. Ini mendukung program pemerintah mencapai net zero emission pada 2060,” terangnya.

 

Hutan Mangrove Kuala Langsa yang hijau dan asri. Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia

 

Sub Koordinator Bina Usaha dan Perhutanan Sosial Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan [DLHK] Aceh, Faisal, mengatakan kegiatan multi usaha kehutanan pada kawasan hutan lindung dapat dilakukan pemanfaatan jasa lingkungan.

“Pemerintah Kota Langsa telah mengajukan permohonan pemanfaatan jasa lingkungan berupa pemulihan lingkungan, ekowisata, penyerapan dan penyimpanan karbon,” ujarnya, Rabu [10/7/2024].

Menurut Faisal, ini sangat penting sebagai perwujudan pengelolaan hutan secara optimal dan lestari.

“Keterlibatan masyarakat di sekitar area kegiatan multi usaha kehutanan tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021, yaitu kegiatan pemanfaatan hutan wajib melakukan kemitraan dengan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Ini menjadi keuntungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

 

Mangrove di Aceh Rusak, Siapa yang Peduli?

 

Sumber: Mongabay.co.id

ShareTweetPin
Previous Post

Laut Rusak, Gurita Menghilang: Nestapa Nelayan Teluk Totikum di Ujung Tanduk

Next Post

Mengapa Kucing Putih Sering Dianggap ‘Bodoh’? Inilah Penjelasan Ilmiah di Baliknya

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

TERBARU

Satu-satunya dari Aceh, Riset Siswi MTsN 1 Aceh Besar Lolos Grand Finalis OMI Riset Nasional

Satu-satunya dari Aceh, Riset Siswi MTsN 1 Aceh Besar Lolos Grand Finalis OMI Riset Nasional

Selasa (17/11/2026) - 20:52 WIB
45 Orang Jadi Tersangka Kasus Penyelewengan BBM Subsidi

45 Orang Jadi Tersangka Kasus Penyelewengan BBM Subsidi

Selasa (17/11/2026) - 20:50 WIB
Dalam 28 Hari, Polresta Banda Aceh Sita 2 Ton BBM Subsidi dan Tetapkan 7 Tersangka

Dalam 28 Hari, Polresta Banda Aceh Sita 2 Ton BBM Subsidi dan Tetapkan 7 Tersangka

Selasa (17/11/2026) - 15:27 WIB
Gerakan Pangan Murah BULOG Aceh Sediakan Beras SPHP dan MinyaKita

Gerakan Pangan Murah BULOG Aceh Sediakan Beras SPHP dan MinyaKita

Selasa (17/11/2026) - 15:03 WIB
Perkuat Kolaborasi Laboratorium, BBPOM Aceh Dukung Asesmen Akreditasi Labkesmas Banda Aceh

Perkuat Kolaborasi Laboratorium, BBPOM Aceh Dukung Asesmen Akreditasi Labkesmas Banda Aceh

Senin (16/11/2026) - 15:34 WIB
Mualem Instruksikan SKPA Tuntaskan APBA 2026 dan Siapkan Program 2027

Mualem Instruksikan SKPA Tuntaskan APBA 2026 dan Siapkan Program 2027

Senin (16/11/2026) - 15:30 WIB
Lensakita.com

© 2026 Lensakita.com | Menatap dunia lebih luas.

Navigate Site

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber

Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • DAERAH
  • NASIONAL
  • DUNIA
  • OLAH RAGA
  • BOLA
  • FOTO
  • LIFESTYLE
  • LINGKUNGAN
  • FEATURE
  • EDUKASI
  • DPRA

© 2026 Lensakita.com | Menatap dunia lebih luas.