Banda Aceh — Anggota DPD RI asal Daerah Pemilihan Provinsi Aceh, H. Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, menyampaikan hasil komunikasi intensifnya dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penanganan dampak bencana dan kerusakan infrastruktur di sejumlah wilayah Aceh.
Menurut Haji Uma, dari hasil komunikasi tersebut Kemendagri memastikan Pemerintah Aceh memperoleh dana rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp1,6 triliun untuk mendukung pemulihan pascabencana, termasuk perbaikan fasilitas umum, permukiman warga, serta infrastruktur kampung yang rusak.
Selain itu, Pemerintah Aceh juga menerima dana meugang sebesar Rp72 miliar untuk membantu kebutuhan sosial masyarakat menjelang hari raya.
Haji Uma menilai dana tersebut sangat penting mengingat hingga saat ini masih banyak masyarakat terdampak yang belum sepenuhnya pulih akibat kerusakan lingkungan, infrastruktur, serta kondisi sosial ekonomi pascabencana.
Ia menyebutkan bahwa sebagian besar kerusakan terjadi di tingkat kampung dan permukiman, seperti jalan lorong, rumah warga, serta fasilitas ibadah dan pendidikan yang membutuhkan penanganan segera.
“Dana rehabilitasi dan rekonstruksi ini harus menjadi solusi cepat bagi penderitaan masyarakat. Jangan sampai masyarakat terus menunggu, sementara anggarannya sudah tersedia,” kata Haji Uma.
Haji Uma menegaskan bahwa dari total Rp1,6 triliun tersebut, sebesar Rp1,2 triliun telah masuk ke kas daerah dan harus segera dibelanjakan. “Dana ini jangan dibiarkan lama mengendap di rekening. Pemerintah Aceh harus segera menyusun program dan merealisasikannya agar kebutuhan riil masyarakat dapat segera dipenuhi,” ujarnya.
Menurutnya, anggaran tersebut harus diprioritaskan untuk kebutuhan yang langsung dirasakan masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur kampung, jalan lorong yang rusak, serta kebutuhan sosial dan keagamaan.
“Kerusakan lorong-lorong jalan kampung, kebutuhan pakaian lebaran, hingga kitab Alquran, semua itu bisa segera dibelanjakan karena anggarannya sudah tersedia,” kata Haji Uma.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan realisasi agar pemerintah memiliki gambaran nyata mengenai kebutuhan anggaran di lapangan. “Jika cepat direalisasikan, kita bisa mengetahui secara pasti berapa kebutuhan anggaran masyarakat di luar proyek-proyek besar yang sudah ditangani Satgas dan BNPB,” ujarnya.
Terkait dana meugang, Haji Uma menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan Safrijal ZA selaku Ketua Pelaksana Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dana tersebut telah diserahkan kepada masing-masing kepala daerah dan penggunaannya bersifat fleksibel.
“Dana meugang itu sudah diserahkan kepada kepala daerah, termasuk untuk pembelian sapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah,” katanya.
Haji Uma berharap seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Aceh dapat bergerak cepat dan tepat dalam menyalurkan dana tersebut. “Saya berharap pemerintah daerah segera bertindak agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat dipenuhi secara adil dan merata,” tutup Haji Uma.[]
