Partai Islam memiliki sejumlah tantangan untuk berkompetisi pada Pemilu 2024.
JAKARTA — Managing Director Paramadina Public Policy Institute, Ahmad Khoirul Umam menjelaskan bahwa partai Islam selalu tergerus suaranya di setiap pemilihan umum (Pemilu). Untuk Pemilu 2024, partai Islam setidaknya memiliki empat tantangan yang harus diantisipasi.
Pertama adalah ketidakmampuan partai politik Islam mengubah ideologinya menjadi platform politik. Pasalnya, menjadikan agama sebagai ideologi partai politik berarti harus memanfaatkan nilai-nilai fundamental agama untuk mendapatkan popularitas dan dukungan politik.
“Kedua adalah masih adanya faksionalisme, konflik internal dan krisis kepemimpinan di partai politik Islam,” ujar Ahmad dalam sebuah diskusi daring, Selasa (19/4/2022).
Ia menjelaskan, empat partai politik Islam yang saat ini berada di parlemen telah mengalami konflik internal yang berimbas kepada turunnya perolehan suara. Tak jarang dari mereka justru terbelah, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Partai Gelora dan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Partai Ummat.
“Tiga, krisis identitas dan kecenderungan pragmatisme politik. Seperti money politics, post truth politics, dan swing voters,” ujar Ahmad.
Terakhir adalah sumber daya yang terbatas, khususnya yang terkait dana untuk mengarungi kontestasi nasional yang membutuhkan uang yang besar. Empat hal tersebutlah yang menjadi kendala besar partai-partai Islam di Indonesia untuk menghadapi Pemilu 2024.
Ia menilai, saat ini hanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki perolehan suara terbesar ketimbang partai-partai Islam lainnya. Sedangkan PKS, dilihatnya memiliki momentum untuk terus meningkatkan suaranya.
Kesulitan akan dihadapi oleh PAN dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk menghadapi Pemilu 2024. Mengingat suara dari Muhammadiyah mulai tersebar ke partai lain dan ceruk pemilih Islam yang berpotensi berbelok.
“Kalau kemudian tidak terjadi misalnya coattail effect tidak ada, kemudian kembali terjadi split ticket voting, maka itu berpotensi menjadi ancaman. Silakan itu bagian dari evaluasi yang harus dimatangkan untuk mendapatkan konsolidasi kekuatan yang lebih maksimal,” Ahmad.
Sumber: Republika
