Banda Aceh – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh menegaskan pentingnya peran data berkualitas dalam mendukung pengambilan kebijakan publik yang tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Kepala BPS Provinsi Aceh, Agus Andria, dalam kegiatan Workshop Statistik Pertanian yang dihadiri insan pers dan para pemangku kepentingan di Aceh. Kegiatan workshop ini dilaksanakan secara hybrid dan terbuka untuk umum, Selasa (10/2/2026).
Dalam sambutannya, Agus Andria menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pers Aceh yang selama ini konsisten menghadirkan jurnalisme data yang profesional, etis, dan akurat. Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam memperkuat literasi data, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, sehingga setiap keputusan yang diambil berbasis pada data dan fakta.
Pada kesempatan tersebut, BPS Provinsi Aceh juga menyosialisasikan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang akan berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026. SE2026 bertujuan menyajikan data perekonomian wilayah yang akurat, mengidentifikasi persoalan riil dunia usaha dan daya saingnya, serta memotret fenomena ekonomi baru seperti ekonomi digital dan ekonomi lingkungan. Selain itu, sensus ini juga akan mengukur kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap perekonomian nasional.
Untuk mendekatkan SE2026 kepada masyarakat, BPS turut memperkenalkan maskot “Bung Itung”, yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sensus. Data hasil SE2026 nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, akademisi dan peneliti, hingga masyarakat luas.
Workshop ini juga menghadirkan pemaparan terkait data pertanian oleh Hendra Gunawan, (Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Aceh), Safrizal (Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh), dan T. Saiful Bahri, (akademisi Fakultas Pertanian USK).
Hendra Gunawan menjelaskan metode penghitungan luas panen dan produksi padi yang dilakukan secara terintegrasi melalui Survei Kerangka Sampel Area (KSA) berbasis spasial dan Survei Ubinan. Di Provinsi Aceh, pengamatan dilakukan pada lebih dari 10.000 subsegmen, dengan pemantauan fase tumbuh padi setiap akhir bulan oleh petugas lapangan.
“Secara umum, puncak panen padi di Aceh terjadi pada Maret–April dan September–Oktober. Pada tahun 2025, puncak panen tercatat pada Maret dan September,” kata Hendra.
Sementara itu, pada periode Januari–Maret 2026 diperkirakan terjadi penurunan luas panen akibat bencana pada November sebelumnya. Meski demikian, Aceh tetap berada di peringkat 10 nasional sebagai daerah dengan produksi padi terbesar, sehingga masih berperan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Saiful Bahri menunjukkan bahwa kontribusi produksi beras Aceh mencapai 3,12 persen dari produksi nasional, menempatkan Aceh pada peringkat ke-8 pada tahun 2024. Produktivitas padi Aceh tercatat konsisten berada di atas rata-rata nasional.
“Meskipun masih dihadapkan pada tantangan penggunaan teknologi yang belum merata dan persoalan infrastruktur pendukung seperti irigasi,” ujarnya.
Selain padi, sektor pertanian Aceh juga ditopang oleh komoditas jagung dan perkebunan. Aceh dikenal sebagai salah satu lumbung kopi arabika dunia, dengan produksi yang relatif stabil selama 2020–2024, meskipun terdapat indikasi penurunan produksi di wilayah Gayo.
“Tantangan perubahan iklim juga menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan risiko gagal panen dan mengganggu rantai pasok pertanian,” ucap Saiful.
Sementara itu, Safrizal memaparkan perkembangan tanaman padi di Aceh serta target produksi tahun 2026. Pemerintah Aceh mendorong peningkatan produksi melalui optimasi lahan, pompanisasi, dan transformasi pertanian dari tradisional ke modern.
“Target tahun 2026 mencakup luas tanam 352.676 hektare, luas panen 335.042 hektare, produktivitas 5,5 ton per hektare, dengan produksi 1,83 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara 1,15 juta ton beras,” kata Safrizal.[]
