BANDA ACEH – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Aceh terus memperkuat langkah percepatan penurunan stunting melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING).
Program ini menjadi bagian dari strategi nasional Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (KemendukBangga) dalam mengatasi persoalan gizi kronis yang masih tinggi di Indonesia, termasuk di Aceh.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh, Safrina Salim, mengatakan bahwa program GENTING difokuskan untuk mendampingi keluarga berisiko stunting melalui pendekatan gotong royong lintas sektor.
“Untuk Aceh, ada 38.004 keluarga berisiko stunting yang harus kita dampingi pada tahun 2025. Angka ini sudah dibagi ke setiap kabupaten dan kota,” ujar Safrina dalam Focus Group Discussion (FGD) Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) bersama mitra pentahelix dan media di Bara Kopi, Banda Aceh, Selasa (11/11/2025).
Menurut Safrina, sasaran utama program GENTING adalah periode 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), yang dimulai sejak kehamilan hingga anak berusia dua tahun (baduta).
“Seribu hari pertama kehidupan merupakan periode emas tumbuh kembang anak. Kalau masa itu terlewat tanpa perhatian gizi dan kesehatan yang baik, dampaknya bisa permanen,” jelasnya.
Untuk memastikan pendampingan berjalan optimal, BKKBN menyiapkan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di setiap desa, yang terdiri dari bidan, kader KB, dan anggota PKK. Mereka bertugas memberikan pendampingan intensif kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia di bawah dua tahun.
Safrina menegaskan bahwa GENTING bukan program berbasis anggaran pemerintah, melainkan gerakan sosial yang mengandalkan dukungan masyarakat dan dunia usaha melalui CSR.
“Sifatnya adalah gotong royong. Masyarakat, perusahaan, dan lembaga lain bisa berperan sebagai ‘orang tua asuh’ untuk membantu keluarga berisiko, terutama dalam pemenuhan gizi dan kebutuhan dasar seperti air bersih serta sanitasi layak,” katanya.
Selain memperbaiki gizi, program ini juga menargetkan peningkatan akses terhadap jamban sehat dan air bersih, yang selama ini menjadi faktor penyumbang kasus stunting di berbagai daerah.
Berdasarkan data BKKBN, angka stunting di Aceh saat ini masih berada di kisaran 28,06 persen. Meski demikian, Safrina optimistis angka tersebut bisa terus ditekan dengan intervensi yang tepat sasaran.
“Kita yakin, kalau sejak hamil keluarga sudah mendapat pendampingan, maka anak yang lahir akan sehat dan tidak lagi menambah angka stunting maupun kematian ibu dan balita,” ujarnya.
Ia menambahkan, strategi berbasis keluarga berisiko stunting by name by address memungkinkan pendampingan dilakukan secara personal dan terukur hingga ke tingkat desa.
“Pendekatan ini yang paling jitu karena datanya langsung dari lapangan. Dari desa, kecamatan, hingga kabupaten, semua bisa bergerak bersama,” ungkap Safrina.
Safrina juga menyebutkan, meski tren stunting di Aceh menunjukkan penurunan, laju perbaikan masih relatif lambat. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), penurunan stunting di Aceh tahun lalu tercatat hanya 0,8 persen, lebih rendah dibanding survei sebelumnya yang mencapai 1,5 persen.
“Penurunan memang ada, tapi masih muncul kasus stunting baru. Karena itu, kuncinya bukan hanya menurunkan angka, tetapi memastikan tidak lahir lagi anak-anak yang stunting,” tegasnya.
Melalui GENTING, BKKBN Aceh berharap kolaborasi lintas sektor, masyarakat, dan dunia usaha dapat membentuk sistem pendampingan keluarga yang berkelanjutan.
“Kalau semua pihak bergerak bersama, kita tidak hanya menekan angka stunting, tapi juga membangun generasi Aceh yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” tutup dia.[]
