BANDA ACEH – Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Aceh, meminta pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran LPG 3 kg subsidi.
Ketua Hiswana Migas Aceh, Nahrawi Noerdin, mengatakan upaya pengawasan dari pemerintah agar gas melon subsidi ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Harus sering melakukan pengawasan disaat ada temuan dan ada indikasi dilaporkan ke pertamina,” ujar Nahrawi, Selasa (2/5/2023).
Selama ini, kata dia, harga gas subsidi kerap dijual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET). Sehingga masyarakat penerima manfaat kesusahan mendapatkan LPG 3 kg subsidi tersebut.
Menurut dia, salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah menggelar operasi pasar khusus untuk penambahan kuota LPG 3 kg.
Dimana kegiatan ini, kata Nahrawi, sudah dilakukan Pertamina mulai dari Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Banda Aceh, dan hari ini di Aceh Besar.
“Kalau ada respons pemda, Pertamina akan melakukan operasi pasar, sehingga harganya normal sesuai dengan HET,” ujarnya.
Nahrawi menjelaskan, proses penyaluran LPG 3 kg subsidi ini dari agen ke pangkalan dan pangkalan ke penerima manfaat yakni masyarakat kurang mampu atau miskin.
“Saya tegaskan, pangkalan tidak diizinkan menjual ke pengecer atau kios-kios,” kata dia.
Nahrawi melihat, harga penjualan LPG 3 kg subsidi di Tanah Rencong masih atas HET. Dia menduga adanya berbagai modus yang dilakukan terkait harga tersebut.
Nahrawi menyebutkan, harga gas melon untuk jarak <span;>tempuh diatas radius 60 kilometer dari SPBE, pemerintah setempat wajib menggunakan HET penyesuaian.
“Kalau dibawah radius 60 km dari SPBE, itu harganya Rp 18 ribu berlaku untuk Aceh, tapi radiusnya dilihat,” ucapnya.
Dia menambahkan, masyarakat diminta melapor jika ditemukan indikasi kecurangan soal harga LPG 3 kg subsidi di wilayahnya masing-masing.
“Kami siap menerima laporan yang akurat dan nanti akan saya laporkan ke Pertamina, mungkin Pertamina akan menindak tegas,” ujar Nahrawi.[]
