PresUniv tanda tangani MoU dengan Pemkab Bekasi untuk sistem kesehatan akademik
JAKARTA– Rencana President University (PresUniv) untuk mendirikan Fakultas Kedokteran semakin bergerak maju. Hal ini seiring ditandatanganinya Perjanjian Kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MoU) antara President University dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.
MoU tersebut berisi nota kesepahaman antara PresUniv dengan Pemkab Bekasi untuk pengembangan sistem kesehatan akademik (Academic Health System atau AHS) di Kabupaten Bekasi. AHS adalah collaborative ecosystem yang melibatkan tiga pihak, yakni penyedia layanan kesehatan di Kabupaten Bekasi, seperti klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), RSUD Kabupaten Bekasi dan RS swasta; kalangan industri (yang memiliki klinik in-house, asuransi, termasuk penerapan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3; dan Fakultas Kedokteran, PresUniv.
Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Presiden Budi Susilo Soepandji mengatakan PresUniv tidak hanya mendirikan Fakultas Kedokteran, tapi juga ingin ikut membangun AHS di Kabupaten Bekasi.
“Kami menyadari bahwa membangun AHS itu tidak mudah. Perlu dukungan dari. pemerintah, termasuk Pemkab Bekasi. Melalui kolaborasi ini diharapkan akan muncul institusi dan sistem layanan kesehatan yang unggul,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (20/4/2022).
Sementara itu Plt Bupati Bekasi Akhmad Marjuki menambahkan kerja sama antara Pemkab Bekasi dengan PresUniv benar-benar harus diwujudkan. “AHS jangan hanya menjadi simbol semata. MoU yang tersebut diharapkan bisa menjadi landasan bagi PresUniv dan Pemkab Bekasi dalam mengembangkan AHS di Kabupaten Bekasi,” ucapnya.
Saat ini penambahan jumlah dokter di Indonesia sudah semakin mendesak. “Jumlah dokter masih kurang. Jadi, harus ditambah,” Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, Yudi Mulyana.
Dari sisi lain distribusi dokter di Indonesia masih belum merata. “Distribusi dokter memang masih menjadi masalah,” kata Yudi.
Data Kementerian Kesehatan 2019 mencatat DKI Jakarta memiliki enam sampai tujuh dokter umum setiap 10 ribu penduduknya. Hal ini jauh di atas standar WHO. Namun, provinsi tetangganya, yakni Provinsi Banten dan Jawa Barat, hanya memiliki satu dokter umum per 10 ribu penduduk. Potret serupa juga terjadi di Provinsi Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Maluku.
“Pendirian Fakultas Kedokteran PresUniv diharapkan bisa ikut memberikan kontribusi dalam menyelesaikan tantangan tersebut,” ucapnya.
Sumber: Republika
