Sabang — Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Asian Development Bank (ADB) membahas pematangan proyek “Sabang Integrated Sustainable Tourism and Urban Development Project” melalui forum “Focus Group Discussion” (FGD), Jumat (25/9/2026).
Kegiatan yang dibuka Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnaen, tersebut dihadiri Wali Kota Sabang, Zulkifli H Adam, Direktur Pembangunan Indonesia Barat Bappenas, Dr. rer. nat. Jayadi, S.Si., M.S.E., M.A., perwakilan ADB, serta sejumlah kepala perangkat daerah.
Iskandar menyampaikan, proyek ini merupakan upaya mendorong pembangunan Sabang secara terintegrasi melalui sinergi BPKS, Pemerintah Kota Sabang, Pemerintah Aceh, pemerintah pusat, dan mitra pembangunan.
Menurutnya, proposal pengembangan Sabang mengusung dua tema utama, yakni “Integrated Sustainable Tourism” dan “Marine Industry”, dengan fokus pada pengembangan pariwisata berkelanjutan serta pemanfaatan posisi strategis Sabang di gerbang Selat Malaka dan Samudra Hindia.
“Pembangunan Sabang akan jauh lebih efektif apabila seluruh kewenangan dapat berjalan secara terpadu, saling melengkapi, dan saling menguatkan,” ujar Iskandar.
Ia menjelaskan, sejumlah sektor yang menjadi perhatian dalam proyek tersebut meliputi konektivitas laut dan udara, kepelabuhanan, pariwisata, ekonomi kelautan, kawasan perkotaan, lingkungan, serta pengelolaan sampah dan limbah.
Wali Kota Sabang, Zulkifli H Adam, turut mengambil bagian dalam forum tersebut. Ia menyampaikan kesiapan Pemerintah Kota Sabang untuk mendukung pengembangan daerah, termasuk membantu mempermudah berbagai urusan perizinan yang diperlukan.
Menurut Zulkifli, Sabang memiliki potensi besar yang perlu dikembangkan secara optimal, terlebih dengan letak geografisnya yang sangat strategis.
Sementara itu, Direktur Pembangunan Indonesia Barat Bappenas, Jayadi, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah paparan mengenai proyek yang tengah diusulkan. Namun, penyusunan komponen pembangunan tetap membutuhkan masukan dari pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.
“Kami harapkan bisa menyampaikan apa pun untuk masukan bagi kami, termasuk hal-hal yang realistis dan fundamental sehingga dapat kami siapkan,” ungkap Jayadi.
Masukan tersebut diharapkan menjadi dasar dalam menentukan prioritas, ruang lingkup, serta komponen proyek yang akan disiapkan lebih lanjut.
Perwakilan ADB, Nicolas Pitet, mengatakan kehadiran timnya bertujuan melihat secara langsung potensi-potensi yang dapat dikembangkan di Sabang.
Ia menyampaikan bahwa ADB memiliki perhatian terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan yang dinilai berpotensi mendorong penciptaan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Karena itu, pihaknya akan mengikuti diskusi secara serius untuk menggali berbagai masukan dan peluang pengembangan pariwisata di Sabang.
Melalui forum tersebut, BPKS berharap memperoleh masukan teknis dari Bappenas dan ADB untuk mematangkan ruang lingkup kegiatan, struktur pembiayaan, serta mekanisme dan tahapan tindak lanjut proyek.
Forum diskusi ini turut dihadiri perwakilan kementerian, dinas Pemerintah Provinsi Aceh, serta dinas dan instansi di lingkungan Pemerintah Kota Sabang. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebutuhan dan prioritas pembangunan kawasan secara terintegrasi.
Iskandar berharap dukungan Bappenas dan ADB tidak hanya berupa pembiayaan, tetapi juga pendampingan perencanaan, penguatan kapasitas, dan asistensi teknis.
“Dengan kolaborasi yang kuat dan perencanaan terintegrasi, potensi Sabang dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan konkret yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.[]
