Banda Aceh – Anggota DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, mendesak pemerintah pusat, SKK Migas, dan pengelola Wilayah Kerja (WK) South Andaman agar memastikan gas alam yang ditemukan di kawasan tersebut tidak langsung dialirkan ke Pulau Jawa tanpa terlebih dahulu memberikan manfaat nyata bagi Aceh sebagai daerah penghasil.
Menurut Tuanku Muhammad, penemuan cadangan gas raksasa di South Andaman merupakan momentum penting bagi Aceh untuk membangun kembali fondasi ekonomi daerah melalui pengembangan industri energi dan hilirisasi gas.
“Jangan sampai Aceh kembali hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Gas Andaman harus terlebih dahulu mendarat di Aceh, diolah di Aceh, dan memberikan nilai tambah bagi rakyat Aceh. Setelah kebutuhan daerah dan pengembangan industri terpenuhi, barulah dipertimbangkan distribusi ke wilayah lain,” kata Tuanku Muhammad dalam keterangan tertulis, Selasa (2/6/2026).
Ia menilai keberadaan sumber daya strategis tersebut harus menjadi titik balik kebangkitan ekonomi Aceh. Penemuan gas oleh Mubadala Energy melalui sumur Layaran-1 dan Tangkulo-1 disebut sebagai salah satu temuan terbesar di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir, dengan potensi cadangan mencapai miliaran kaki kubik gas.
Menurutnya, pengalaman masa lalu dalam pengelolaan sumber daya alam harus menjadi pelajaran agar manfaat ekonomi dari kekayaan energi Aceh dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.
“Rakyat Aceh tentu tidak ingin mengulangi pengalaman masa lalu. Kita pernah memiliki sumber daya energi kelas dunia, tetapi manfaat ekonominya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan gas Andaman menjadi penggerak industrialisasi Aceh,” ujarnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Tuanku Muhammad mendorong pemerintah segera merancang pembangunan infrastruktur hilirisasi gas di Aceh.
Infrastruktur yang dimaksud meliputi fasilitas penerimaan gas darat, jaringan distribusi domestik, pembangkit listrik berbasis gas, kawasan industri petrokimia, industri pupuk, hingga fasilitas LNG yang dapat mendukung kebutuhan ekspor maupun domestik.
Ia menilai pembangunan industri turunan gas akan memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan jika gas tersebut langsung disalurkan ke luar daerah.
“Kalau gas langsung dikirim melalui pipa ke Jawa, maka nilai tambah terbesar akan dinikmati daerah lain. Sebaliknya, apabila gas terlebih dahulu diproses di Aceh, maka lapangan kerja, investasi, pertumbuhan industri, dan pendapatan masyarakat akan tumbuh di sini. Inilah yang harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Tuanku Muhammad juga menyebut Aceh memiliki modal yang cukup untuk berkembang menjadi pusat energi baru di kawasan barat Indonesia. Selain memiliki cadangan gas yang besar, Aceh juga memiliki pengalaman panjang dalam industri LNG melalui fasilitas Arun di Lhokseumawe serta letak geografis yang strategis di jalur pelayaran internasional.
Sejumlah pihak saat ini tengah membahas kebutuhan infrastruktur untuk mendukung komersialisasi gas South Andaman yang ditargetkan mulai berproduksi sekitar tahun 2028.
Pemerintah dan SKK Migas juga menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur agar potensi gas tersebut dapat memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional.
Karena itu, Tuanku Muhammad mengajak Pemerintah Aceh, DPRA, pemerintah kabupaten/kota, akademisi, pelaku usaha, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersatu memperjuangkan agar Aceh menjadi pusat pengolahan dan distribusi utama gas Andaman.
“Ini bukan sekadar persoalan energi, tetapi persoalan masa depan Aceh. Gas Andaman harus menjadi lokomotif kebangkitan ekonomi Aceh. Kami menolak jika gas tersebut hanya melintas dari laut Aceh untuk kemudian langsung mengalir ke Jawa tanpa memberikan manfaat maksimal bagi daerah penghasil. Sudah saatnya Aceh menjadi pusat pertumbuhan, bukan hanya sumber pasokan,” katanya.
Tuanku Muhammad juga menyatakan dukungannya terhadap sikap Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, yang sebelumnya meminta agar gas dari WK South Andaman tidak langsung dialirkan ke luar Aceh, melainkan diolah terlebih dahulu di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe.
Menurutnya, pengolahan gas di KEK Arun akan menjadi langkah strategis untuk mendorong hilirisasi industri, meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat posisi Aceh sebagai pusat energi nasional di masa mendatang.[]
