Banda Aceh – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh kembali mempercayakan Ahmad Shalihin, yang akrab disapa Om Sol, sebagai Direktur Eksekutif Daerah untuk periode 2026–2030. Penetapan tersebut dilakukan secara aklamasi dalam Forum Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup VIII WALHI Aceh yang berlangsung di Sabang, Rabu (29/4/2026).
Pemilihan kembali Om Sol merujuk pada rekam advokasi dan pengorganisasian WALHI Aceh selama 2021–2025. Dalam periode tersebut, WALHI Aceh konsisten mengawal isu strategis lingkungan, penyelamatan hutan Aceh, advokasi konflik tenurial, hingga mendorong kebijakan yang berpihak pada pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Menghadapi empat tahun mendatang, Om Sol menegaskan urgensi kerja kolektif, kolaboratif dan adaptif di tengah krisis ekologis yang kian menguat. Kehilangan tutupan, meningkatnya investasi ekstraktif semakin memperburuk kondisi ekologis di Aceh.
“Bencana ekologis akhir 2025 lalu, bukti nyata bahwa kondisi lingkungan hidup di Aceh dalam kondisi kritis dan ini menjadi peringatan serius yang diperlihatkan oleh alam, karena daya dukung dan daya tampung alam sudah lemah,” ujarnya.
Kata Om Sol, empat tahun ke depan adalah masa penentu. Krisis ekologis bukan lagi ancaman masa depan, tapi kenyataan hari ini. Aceh tidak boleh terus menjadi korban pembangunan yang ekstraktif.
“WALHI Aceh akan tetap berdiri di garis depan bersama rakyat, memastikan tidak ada lagi kebijakan yang mengorbankan ruang hidup demi segelintir kepentingan atau kepentingan oligarki. Keadilan ekologis harus menjadi hak, bukan janji,” tegas Ahmad Shalihin.
Di tengah gempuran industri ekstraktif, ruang hidup rakyat semakin terdesak. Hutan yang dulu jadi sumber pangan dan obat, kini berubah jadi konsesi ekstraktif. Sungai yang menghidupi sawah dan ikan, kini keruh oleh limbah. Tanah adat yang diwariskan turun-temurun, tiba-tiba berpindah tangan atas nama investasi. Inilah wajah dominasi korporasi, merampas, mengeruk, lalu pergi meninggalkan lubang, konflik, dan kemiskinan.
Karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan secara kolaboratif untuk mereduksi dominasi korporasi industri ekstraktif. Bukan sekadar menolak satu-dua perusahaan, tapi membongkar sistem yang memberi mereka karpet merah untuk menguasai hajat hidup orang banyak. Cabut izin yang cacat, audit total dampak lingkungan, dan hentikan perluasan konsesi di wilayah kelola rakyat. Kembalikan tanah, hutan, dan laut ke tangan komunitas yang menjaganya sejak lama.
“Tanpa itu, kedaulatan rakyat atas ruang hidup hanya jadi slogan,” jelasnya.
Menurut Om Sol, menolak saja tidak cukup. Harus ada tawaran lain. Di sinilah pentingnya mempromosikan model ekonomi kerakyatan sebagai narasi tanding terhadap ekonomi kapitalis yang merusak.
Narasi tanding ini harus direbut. Selama ini ekonomi kapitalis dibungkus dengan janji lapangan kerja dan pembangunan, padahal yang tumbuh justru ketimpangan dan krisis ekologis. “Tugas kita membalik logikanya yang merusak itu bukan pembangunan, yang adil dan lestari itulah kemajuan sejati,” tegasnya
Jadi, kata Om Sol, dua kerja ini berjalan beriringan, satu tangan menahan laju perampasan korporasi, satu tangan lain membangun dan membesarkan ekonomi milik rakyat. Dari sinilah ruang hidup bisa direbut kembali, dan masa depan yang berkeadilan mulai ditanam.
Pada PDLH VIII ini juga ikut memilih 5 anggota Dewan Daerah WALHI Aceh, lembaga pengawas kinerja Eksekutif Daerah. Kelimanya itu adalah Fitriani, Muhammad Dahlan, Muhammad Hamzah, Suhaimi Hamid dan Sadra Munawar.[]
