Eksploitasi seksual masuk dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) nomor 87.
JAKARTA — Rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akan mengatur pidana penjara dan denda bagi pelaku eksploitasi seksual yang merupakan perluasan dari perbudakan seksual. Pelaku eksploitasi seksual dapat dipidana penjara maksimal 15 tahun dan denda Rp 1 miliar.
Dalam layar yang ditampilkan dalam rapat panitia kerja (Panja) RUU TPKS, dijelaskan bahwa eksploitasi seksual masuk dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) nomor 87. DIM tersebut sudah disepakati oleh pemerintah dan DPR.
DIM tersebut berbunyi, “Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau menyalahgunakan wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, atau ketergantungan seseorang, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000”.
Panja RUU TPKS juga menyepakati adanya kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE). Hal tersebut diatur dalam Pasal 7A RUU TPKS yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR.
Dalam Pasal 7A Ayat 1 dijelaskan tiga kategori yang dapat dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik. Pertama, setiap orang yang tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman, gambar, atau tangkapan layar.
Kedua, orang yang tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual. Terakhir, melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi atau dokumen elektronik untuk tujuan seksual.
Ketiga kategori tersebut dapat dipidana karena melakukan kekerasan berbasis elektronik dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Serta denda paling banyak Rp 200 juta.
Pasal 7A Ayat 2; “Dalam hal perbuatan sebagaimana pada Ayat 1 dilakukan dengan maksud untuk melakukan pemerasan, pengancaman, memaksa, menyesatkan, atau memperdaya seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau paling banyak Rp 300 juta”.
Sumber: Republika
