Tentara militer di negara Afrika Barat, Niger, telah mengumumkan melakukan kudeta terhadap pemerintah resmi negara ini di TV nasional.
NIMEY — Para petinggi pemerintah militer Niger memerintahkan unit-unit militer untuk ‘siaga maksimum’, sebulan setelah pemerintahan itu menggulingkan presiden yang terpilih secara demokratis dan saat ketegangan masih masih tinggi.
“Ancaman agresi terhadap wilayah nasional semakin terasa,” menurut sebuah pesan pada Jumat (25/8/2023) yang ditujukan kepada staf umum militer dan dikonfirmasi sumber militer kepada Anadolu Agency.
Niger terjerumus dalam kekacauan sejak 26 Juli ketika Jenderal Abdourahamane Tchiani, mantan komandan pengawal presiden, memimpin intervensi militer yang menggulingkan Presiden Mohamed Bazoum.
Masyarakat Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) pekan lalu menuntut militer agar mengembalikan tatanan konstitusional di Niger “untuk berkonsentrasi pada keamanan negara yang semakin ‘rapuh'” sejak Bazoum digulingkan.
Organisasi itu sebelumnya telah memerintahkan pengaktifan pasukan siaga pada 10 Agustus untuk mengembalikan tatanan konstitusional, meskipun ketakutan akan intervensi militer mereda setelah otoritas baru Niger menerima misi dialog ECOWAS minggu lalu.
Dalam konferensi pers yang memanas di markas pusat organisasi di Abuja pada Jumat, Ketua Komisi ECOWAS Omar Alieu Touray mengatakan penggunaan kekerasan tidak dipertimbangkan untuk mengembalikan tatanan konstitusional di Niger.
Melalui pernyataan dan debat di media lokal, beberapa kelompok masyarakat politik dan sipil juga memperingatkan Prancis atas sikap agresif yang ditunjukkannya terhadap Niger.
Radio rakyat Aljazair mengatakan pada Selasa (22/8/2023) bahwa negara Afrika Utara itu menolak permintaan Prancis untuk menggunakan wilayah udara Aljazair guna melakukan serangan militer ke Niger. Pernyataan itu disangkal pemerintah Prancis.
Pada Jumat, Niger memberikan ultimatum kepada duta besar Prancis yang ditempatkan di Niamey untuk meninggalkan negara itu dalam waktu 48 jam. Pemerintahan militer mengutip “tindakan pemerintah Perancis yang bertentangan dengan kepentingan Niger” sebagai aspek yang mendasari desakan tersebut.
sumber : Antara
Sumber: Republika
