Jakarta- Penjabat Bupati Aceh Jaya, Nurdin yang juga merupakan Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Sekretariat Jenderal Kemendagri memaparkan grand design pengembangan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada rapat koordinasi percepatan integrasi perencanaan-penganggaran daerah, Kamis (24/11/2022).
Dia mengatakan data SIPD sudah mulai dilaksanakan pada daerah-daerah di Indonesia. Pada tahun anggaran 2021, dari sisi perencanaan KUA-PPAS dan APBD hanya sepuluh daerah yang belum menerapkan SIPD. Sedangkan pada tahun anggaran 2022 hanya dua daerah yang belum menerapkannya.
“Selama ini kita melihat SIPD lebih banyak pada fungsi perencanaan dan pengelolaan keuangan, padahal di dalam SIPD sendiri ada aspek-aspek lainnya. Tentunya ini merupakan hal baik di mana angka tersebut menunjukkan hampir seluruh daerah menerapkan SIPD,” ujarnya.
Ia menambahkan, secara nasional, Indonesia menuju satu sistem data yang terintegrasi. SIPD tidak hanya pada fitur perencanaan dan pengelolaan keuangan tetapi juga ada komponen lain yang akan dikembangkan sebagai satu elemen yang terintegrasi berdasarkan semangat SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan satu data Indonesia, sehingga para pemangku kepentingan akan disediakan dashboard-dashboard sesuai kebutuhan masing-masing baik pada tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga tingkat nasional
“Mungkin kita sering mendengar Indonesia ingin menjadi pabrik software terbesar di dunia, karena banyak aplikasi yang dibangun. Dalam kerangka SPBE, semua aplikasi-aplikasi tersebut diintegrasikan menjadi satu sistem database untuk melayani seluruh Indonesia,” ujarnya.
