Banda Aceh- Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya kembali mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021.
Penyerahan berlangsung di Aula Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh di Banda Aceh diterima oleh Wakil Bupati Aceh Jaya, Tgk Yusri S dan Wakil Ketua DPRK Aceh Jaya, T. Asrijal di aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh, Rabu (25/5/2021).
Wakil Bupati Aceh Jaya, Tgk Yusri S menyampaikan terima kasih kepada seluruh SKPK yang telah mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab
“Alhamdulillah Kabupaten Aceh Jaya kembali meraih opini WTP yang ke 9 kali dan 8 kali berturut-turut,” ujar wakil bupati.
Ia berharap dengan adanya penghargaan tersebut bisa menjadi motivasi bagi Pemkab Aceh Jaya untuk terus meningkatkan kinerja khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.
”Kita meminta kepada seluruh SKPK dilingkup Pemkab Aceh Jaya agar terus bekerja secara profesional dan bertanggung jawab agar bisa mempertahankan predikat WTP di tahun berikutnya” menyimpulkan
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Aceh, Pemut Aryo Wibowo, pada acara itu menambahkan bahwa pemeriksaan, LKPD merupakan tugas dari BPK konstitusional sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan, sesuai dengan pasal 17 UU No.15 tahun 2004 mengamanatkan kepada BPK.
“Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, dan agar tidak ada kecurangan lainnya”
Ia menambahkan dalam melakukan pemeriksaan keuangan selain memberikan opini atas keuangan, BPK juga melaporkan laporan terhadap SP1 dan hasil pemeriksaan atas peraturan perundang-undangan.
Kami mengingatkan kepada nomor pimpinan DPRK dan kepala daerah, untuk menindak lanjuti rekomendasi atas hasil dan pemeriksaan agar dapat disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya setelah 60 hari LPH diterima sesuai UU 15 tahun 2004 pasal 20 pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara tutupnya.
