Adanya infrastruktur membuat mobilitas masyarakat dan barang semakin lancar.
JAKARTA — Pakar Politik Ekonomi Pembangunan Internasional, Universitas Gajah Mada (UGM), Poppy Sulistyaning Winanti, mengatakan keberhasilan arus mudik tak lepas dari faktor infrastruktur. Poppy menilai Presiden Joko Widodo melalui Kementerian BUMN yang dipimpin Erick Thohir sudah mempersiapkan infrastruktur transportasi yang sangat memadai.
“Salah satu yang sangat besar berkontribusi mensukseskan kelancaran arus mudik dan balik saat ini karena ketersediaan infrastruktur yang memadai,” ujar Poppy pada Jumat (6/5).
Dengan adanya infrastruktur, kata Poppy, mobilitas masyarakat dan barang akan semakin mudah dan cepat. Hal ini dapat dilihat ketika mobilitas masyarakat yang sangat besar seperti saat lebaran.
“Dengan pembangunan infrastruktur yang masif, membuat arus mudik dan balik lebaran tahun ini lancar,” ujar Poppy.
Poppy menyebut peran Erick yang terus mendorong BUMN meningkatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi. Mulai dari Jalan Tol Trans Sumatra dan Trans Jawa, bandara baru, Bandara Yogyakarta International Airport, hingga pembangunan jalur kereta, reaktivasi jalur serta peningkatan sarana dan prasarana kereta api.
“Yang terbaru, reaktivasi jalur kereta api Garut. Kita harus apresiasi Erick dan manajemen KAI yang tidak hanya meningkatkan sarana dan prasarana kereta api, tetapi juga adanya peningkatan kualitas layanan yang diberikan,” kata Poppy.
Poppy menyampaikan, BUMN memegang peranan penting dalam perekonomian nasional dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penerapan good corporate governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik sudah menjadi kewajiban.
Selain harus menerapkan prinsip GCG, ucap Poppy, perusahaan BUMN juga harus memiliki profitabilitas yang baik agar bisa menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, BUMN perlu melakukan revitalisasi dan efisiensi.
“Revitalisasi merupakan tantangan yang harus dipikirkan Erick, bisa melalui dana APBN atau sumber pendanaan lainnya seperti menerbitkan obligasi atau IPO di bursa. Namun untuk IPO harus hati-hati. Kepemilikan saham pemerintah harus tetap dominan agar bisa menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat,” kata Poppy.
Sumber: Republika
