Pemkab Bogor harus siap berkoordinasi dengan BPK dalam membuat laporan keuangan.
BOGOR — Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mengingatkan kepada anak buahnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor agar jangan lagi menyuap petugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Akibat suap itu, Bupati Ade Munawaroh Yasin dan tiga pegawai negeri sipil (PNS) dicocok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Tahun dulu kan ada (pemeriksaan) BPK, tapi tidak pernah terjadi (kasus). Mungkin Sudah ada hal yang harus kita koreksi. Saya tidak mau lagi tahun depan ada IMB (inisiatif membawa bencana) gitu,” kata Iwan saat ditemui di kompleks Pemkab Bogor di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), Kamis (28/4/2022).
Dia meminta kepada jajaran Pemkab Bogor agar menyampaikan laporan keuangan secara apa adanya kepada BPK, dengan hasil pencatatan yang benar dan cermat. “Sebetulnya, ini hal yang rutin, yang penting kita menyampaikan apa adanya pada BPK. Dulu tidak pernah ada (kasus),” tuturnya.
Dia menyatakan, Pemkab Bogor ke depan, harus siap berkoordinasi dengan BPK dalam membuat laporan keuangan yang baik agar mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Intinya kami siap koordinasi siap kerja sama bilamana teman teman BPK kekurangan data, kami sudah rapatkan dengan seluruh SKPD, tidak boleh menghambat dan tidak boleh menghalangi bilamana BPK itu meminta data, saya sudah instruksikan,” kata Iwan.
Sementara itu, Bupati Ade Munawaroh Yasin mengaku, dipaksa bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya terkait dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor tahun anggaran 2021. “Ya, saya dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya. Sebagai pemimpin saya harus siap bertanggung jawab,” kata Ade di Gedung KPK, Jakarta, Kamis pagi.
Dia mengaku tidak pernah memerintahkan anak buahnya untuk menyuap tim pemeriksa BPK Perwakilan Jabar. “Itu ada inisiatif dari mereka, jadi ini namanya IMB ya, inisiatif membawa bencana,” ujar Ade.
Dia memiliki abang yang juga bupati Bogor, Rahmat Yasin, yang juga dicokok KPK pada 7 Mei 2014, atas kasus korupsi, berupa suap sebesar Rp 4,5 miliar dalam tukar-menukar kawasan hutan PT Bukit Jonggol Asri. Rahmat telah divonis kurungan badan lima tahun lebih.
Sumber: Republika
