BANDA ACEH- Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melalui Komisi VI, memberikan dukungan penuh dan perhatian serius terhadap pelaksanaan dakwah di Aceh. Dengan demikian pendangkalan akidah dapat diatasi lewat adanya gerakan dakwah tersebut.
“Secara pribadi dan kelembagaan kami akan memberikan dukungan yang penuh terhadap pelaksanaan dakwah di Aceh. Seperti yang hangat dibicarakan saat ini, kami sudah meminta kepada Pemerintah Aceh untuk memperpanjang masa kerja penugasan dai perbatasan,” kata Ketua Komisi VI DPRA, Tgk Irawan Abdullah, dalam sambutannya pada acara Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Dewan Dakwah Aceh di Hotel Grand Nanggroe, Lueng Bata, Banda Aceh, Senin (21/3/2022) malam.
Dia menyebut, tenaga da’i perbatasan masih sangat diperlukan untuk mengantisipasi pendangkalan akidah di daerah perbatasan dan pedalaman Aceh.
Wakil Ketua F-PKS DPRA itu menyampaikan, pihaknya yang membidangi kekhususan dan keistimewaan Aceh mendukung kuat para da’i yang bergerak melalui Dewan Dakwah Aceh yang saat ini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Menjadi penting juga bagi Pemerintah Aceh dalam mengawal akidah umat.
“Oleh karenanya kami Komisi VI DPRA bersama mitra kerja Dinas Pendikan Dayah Aceh, Insha Allah akan memberikan dukungan penuh supaya kegiatan-kegiatan dakwah di Aceh bisa berjalan dengan baik dan lancar,” ujar Tgka Irawan.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh Zahrol Fajri, dalam sambutannya saat membuka acara menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan Rakerwil Dewan Dakwah Aceh, diantaranya pertama untuk internal adanya konsolidasi, semangat kebersamaan dan persatuan.
Kedua, perlunya melakukan evaluasi program dakwah yang telah dilakukan sehingga menghasilkan output dan outcome sebagaimana yang diharapkan, dan terakhir akan melahirkan gagasan dan ide yang inovatif dengan menggalang dan melibatkan semua instansi terkait untuk melalukan kerjasama.
Ia menambahkan, Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Dayah juga mempunyai kerisauan akan keadaan di daerah perbatasan dan terpencil yang berbatasan dengan Sumatera Utara.
Di daerah perbatasan tersebut juga sudah dibangun dayah perbatasan yang tujuannya untuk menjaga akidah anak-anak kita di daerah perbatasan supaya tidak menjadi murtad
“Kami juga mengapresiasi Dewan Dakwah Aceh yang sudah membuat dan menjalankan lembaga pemdidikan Akademi Dakwah Indonesia (ADI) yang melahirkan kader-kader dakwah yang selanjutnya dikirimkan ke daerah perbatasan Aceh itu,” kata Zahrol Fajri.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Avid Salihin, menjelaskan pengurus Dewan Dakwah Aceh Aceh harus mengetahui apa yang menjadi cita-cita dari Pemerintah Aceh.
Dengan demikian, Dewan Dakwah Aceh bisa mengambil peran dalam menuju dan mewujudkan cita-cita Aceh itu. Oleh karena itu dengan memahami visi dan misi pemerintah Aceh dan kemudian Dewan Dakwah ada didalamnya yang merupakan bagian dari masyarakat Aceh.
“Sehingga kita bisa mengambil posisi dimana peran Dewan Dakwah untuk mewujudkan cita-cita pemerintah Aceh dalam rangka pembinaan ummat,” ucap Ustaz Avid.
Dia menambahkan, pengurus Dewan Dakwah Aceh harus memahami lima fungsi utama dari Dewan Dakwah, diantaranya pertama melaksanakan dakwah Ilallah dengan mengawal akidah ummat.
Kedua menegakkan syariah dan ketiga merapatkan ukhuwah sehingga kehadiran dai Dewan dakwah dimanapun berada tidak menimbulkan perpecahan.
“Selanjutnya mengawal keutuhan NKRI, karena NKRI merupakan perjuangan dari ummat islam dan terakhir Dewan Dakwah mendukung solidaritas ummat dan dunia islam,” ujarnya. (Adv)
