Banda Aceh — Polda Aceh bersama Polres/Polresta jajaran berhasil mengungkap 38 kasus tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pengungkapan tersebut dilakukan melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD), yang merupakan salah satu program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menyampaikan bahwa pengungkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan dan penindakan terpadu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh, Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Aceh, serta Satreskrim Polres/Polresta jajaran.
Menurutnya, pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah, khususnya memastikan pendistribusian BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.
BBM bersubsidi merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Karena itu, penyalahgunaan maupun perdagangan BBM bersubsidi secara ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berhak menerimanya.
“Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, Polda Aceh bersama Polres/Polresta jajaran melaksanakan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan selama 28 hari, terhitung sejak 19 Oktober hingga 15 November 2026. Dari kegiatan tersebut, kami berhasil mengungkap 38 kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi,” ujar Irjen Pol. Ruddi Setiawan dalam konferensi pers di Mapolda Aceh, Selasa, 17 November 2026.
Dari hasil pengungkapan tersebut, sebanyak 45 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Petugas juga mengamankan 30 unit kendaraan bermotor roda empat dan roda enam yang digunakan untuk melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Selain itu, polisi turut menyita 61 ton atau setara dengan 61.388 liter BBM bersubsidi.
Terhadap para tersangka, penyidik menerapkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Dalam kesempatan itu, Kapolda Aceh mengimbau seluruh pengelola SPBU, pelaku usaha, dan masyarakat agar mematuhi ketentuan pendistribusian serta penggunaan BBM bersubsidi. Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi distribusinya agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Apabila masyarakat mengetahui atau menemukan dugaan penyalahgunaan, penimbunan, pengangkutan, maupun perdagangan BBM bersubsidi secara ilegal, segera laporkan melalui layanan Call Center Polri 110 yang dapat diakses secara gratis. Partisipasi dan kepedulian masyarakat sangat penting dalam membantu Polri menjaga distribusi energi agar berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” pungkasnya.[]








