Banda Aceh – Penunjukan Taufik, S.T., M.Si. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh menggantikan Muhammad Nasir dinilai sebagai langkah strategis untuk menyegarkan kembali komando birokrasi Pemerintah Aceh sekaligus mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah.
Nasir diketahui kini mendapat amanah memimpin Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Sementara itu, Taufik dipercaya mengisi posisi Plt. Sekda Aceh dengan latar belakang pengalaman birokrasi dan kepemimpinan di sejumlah posisi strategis.
Pengamat kebijakan publik Aceh, Nasrul Zaman, menilai penunjukan tersebut memiliki dasar yang kuat, terutama jika melihat kualifikasi teknokratis, rekam jejak kepangkatan, pengalaman administrasi, serta kapasitas kepemimpinan yang dimiliki Taufik.
“Penunjukan Taufik bukanlah tanpa alasan. Dari sudut pandang kualifikasi teknokratis, rekam jejak kepangkatan, pengalaman administrasi, serta kapasitas kepemimpinannya telah teruji di berbagai posisi krusial,” ujar Nasrul Zaman dalam keterangannya, Selasa (25/8/2026).
Taufik sebelumnya pernah memimpin Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, kemudian dipercaya sebagai Penjabat (Pj.) Bupati Aceh Tenggara, hingga terakhir menjabat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh.
Pengalaman tersebut dinilai memberikan Taufik pemahaman yang cukup luas terhadap dinamika pembangunan fisik, regulasi pemerintahan daerah, serta pengelolaan tata ruang dan kawasan permukiman.
“Pengalamannya saat memimpin Dinas ESDM Aceh, menjabat Pj. Bupati Aceh Tenggara, hingga menjadi Kepala Dinas Perkim Aceh menunjukkan pemahaman mendalam terhadap dinamika pembangunan, regulasi daerah, serta manajemen tata ruang dan permukiman,” katanya.
Selain aspek teknokratis, gaya kepemimpinan Taufik yang terbuka, inklusif dan komunikatif juga dinilai menjadi modal penting dalam menjalankan tugas sebagai Plt. Sekda Aceh.
Karakter tersebut diyakini dapat membuat Taufik lebih mudah membangun komunikasi dengan jajaran pejabat utama di lingkungan Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) maupun Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh.
“Gaya kepemimpinan yang terbuka, inklusif dan komunikatif menjadikannya figur yang cair dan dapat diterima oleh jajaran SKPA maupun Forkopimda. Ini penting untuk membangun koordinasi pemerintahan yang lebih efektif,” ucap Nasrul.
Menurutnya, kemampuan membangun komunikasi lintas sektor juga diharapkan dapat mengurangi ego sektoral yang selama ini berpotensi menghambat koordinasi dan akselerasi program pembangunan daerah.
“Keteladanan dan keterbukaan Taufik diharapkan mampu mengikis ego sektoral yang kerap menjadi salah satu penyumbat akselerasi program kerja daerah,” katanya.
Di sisi lain, Taufik dinilai memiliki wawasan yang luas serta jaringan komunikasi dengan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah pusat di Jakarta. Modal tersebut dipandang penting dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.
Nasrul mengatakan, komunikasi yang harmonis dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh juga dinilai menjadi modal tambahan bagi Taufik dalam menjalankan fungsi koordinasi sebagai Sekda.
“Dengan wawasan yang luas, kedekatan strategis dengan kementerian dan lembaga di Pemerintah Pusat, serta komunikasi yang harmonis dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Taufik memiliki modal sosial dan politik yang cukup untuk menjalankan fungsi sebagai dinamisator sekaligus akselerator pembangunan,” katanya.
Penunjukan tersebut pun diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan Aceh agar semakin cepat, responsif dan berintegritas, sekaligus mendorong tercapainya target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJM Aceh.
“Harapannya, penunjukan ini membawa energi baru bagi birokrasi Aceh sehingga tata kelola pemerintahan semakin cepat, responsif, berintegritas dan pada akhirnya mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.[]
