Banda Aceh – Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh kembali menetapkan dan menahan satu tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan beasiswa Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2021–2024 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh.
Tersangka yang ditetapkan yakni Eva Triani (ET), seorang karyawan swasta yang menjabat sebagai Finance Officer pada IEP Persada Nusantara. Penetapan dan penahanan dilakukan pada Selasa (7/4/2026).
Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Aceh, Ali Rasab Lubis, menyampaikan bahwa penahanan terhadap tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup.
“Penahanan dilakukan karena telah diperoleh minimal dua alat bukti yang sah, serta tersangka diduga memberikan keterangan tidak sesuai fakta dan berupaya merusak atau menghilangkan barang bukti,” kata Ali Rasab Lubis dalam keterangan tertulis.
Dalam perkara ini, tersangka ET diduga memiliki peran penting dalam praktik penyaluran dana beasiswa fiktif. Ia disebut membuat tagihan atau invoice fiktif yang mengatasnamakan University of Rhode Island atas permintaan pihak tertentu.
Selain itu, tersangka juga diduga menarik dan menyerahkan dana yang masuk ke rekening IEP Persada Indonesia kepada pihak lain, serta menerima aliran dana sebesar Rp906 juta. Dari jumlah tersebut, sebagian dana turut diserahkan kepada pihak penghubung.
Kasus ini bermula dari pengelolaan program beasiswa Pemerintah Aceh melalui BPSDM yang berlangsung sejak 2021 hingga 2024. Dalam pelaksanaannya, ditemukan adanya penagihan biaya kuliah yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Penyidik mengungkap, terdapat kelebihan penyaluran dana beasiswa hingga 554.254,58 dolar AS atau setara Rp8,25 miliar. Selain itu, pada 2024 juga ditemukan penyaluran beasiswa fiktif sebesar Rp5 miliar.
“Akibat pengelolaan dan penyaluran beasiswa yang tidak riil dan bersifat fiktif, negara mengalami potensi kerugian sekitar Rp14,07 miliar,” jelas Ali Rasab Lubis.
Tersangka ET ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 7 April hingga 26 April 2026 di Lapas Kelas III Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar.
Dalam perkara ini, tersangka dijerat dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Sejauh ini, penyidik juga telah melakukan penyitaan dan pengembalian kerugian negara dari sejumlah pihak terkait, dengan total mencapai Rp1,88 miliar. Dana tersebut telah dititipkan pada rekening penitipan Kejati Aceh.
Kejati Aceh menegaskan proses penyidikan masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka lain dalam kasus ini.[]
